INIPASTI.COM, JAKARTA – Massa dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) ikut menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja, Jumat (16/10). Mereka tidak bergabung dalam massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jabodetabek-Banten.
Pantauan CNNIndonesia.com, massa aksi SRMI menggelar aksi demonstrasi depan Gerbang Monas di samping Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mayoritas ibu-ibu yang mengenakan baju berwarna merah.
Mereka juga tampak membawa keranda mayat bertuliskan ‘RIP Hati Nurani DPR. Tolak Omnibus Law’.
Dilansir dilaman CNN, Tidak hanya itu, di antara mereka juga ada yang berpakaian layaknya Mak Lampir dari Gunung Merapi. Ada pula yang mengaku dukun santet dari Banyuwangi, Banten, hingga Gunung Kidul.
Mereka dibawa untuk melawan UU Cipta Kerja yang dinilai gaib, lantaran draf final UU Cipta Kerja sempat tidak diketahui atau ‘hilang’ usai disahkan dalam rapat paripurna.
“Coba kawan-kawan, kalahkan gaib yang ada di DPR sekarang,” kata orator di atas mobil komando.
Dalam orasinya, orator menyebut jika UU Cipta Kerja bakal menyusahkan rakyat. Mereka merasa UU tersebut justru hanya menguntungkan investor, bukan rakyat kecil.
“Yang diuntungkan kapitalis. Ini kawan-kawan parlemen di sana lebih gila, membuat UU tidak jelas,” kata orator.
Sementara massa aksi mahasiswa memusatkan aksi di depan Gedung Sapta Pesona Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Jalan Medan Merdeka Barat. Mereka tidak diizinkan mendekat ke Istana Kepresidenan.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto mengaku sengaja menyekat dua massa itu agar tidak bergabung satu sama lain. Massa dari serikat rakyat miskin dan mahasiswa, kata Heru, juga sama-sama tidak mau digabung.
“Ada aliansi keluarga miskin di sisi barat daya, mereka tidak akan kami gabungkan (dengan BEM SI) dan mereka tidak mau digabung,” kata Heru.
Dalam mengawal aksi unjuk rasa, aparat menutup sejumlah ruas jalan. Terutama akses menuju Istana Kepresidenan. Akses ditutup oleh pagar berduri hingga beton pembatas.
Ribuan personel TNI dan Polri pun disiagakan guna mengantisipasi kericuhan seperti yang terjadi dalam aksi demo beberapa hari yang lalu (syakhruddin).
