INIPASTI.COM, JAKARTA -Pemerintah berencana mencabut subsidi elpiji 3kg dan akan digantikan dengan mekanisme yang berbeda.
Rencana pemerintah untuk mencabut subsidi gas elpiji 3 kg disoroti banyak pihak, terlebih politisi partai oposisi pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin saat ini.
Seperti yang dilontarkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Jansen Sitindaon.
Lewat akun twitternya @jansen_jsp, pada Kamis (15/1/2020), Jansen menyinggung soal sikap partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saat ini.
PDIP katanya tidak banyak bersuara, ketika wacana kebijakan pencabutan subsidi gas elpiji 3 kg hendak disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Jokowi.
Kondisi tersebut katanya berbanding terbalik, ketika masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa selama satu dekade, yakni periode 2004-2014.
Politisi PDIP diungkapkannya merupakan partai yang sangat keras menkritisi kebijakan pemerintah saat itu.
Demo Kenaikan BBM Pendukung PDIP era Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (twitter @YMerbabu)
“Gimana ini teman2 @PDI_Perjuangan? Dulu dimasa @SBYudhoyono kalian paling keras menolak semua kenaikan dan pencabutan subsidi ke wong cilik,” tulis Jansen.
Kritik soal pencabutan subsidi diungkapkan jansen selalu diasosiasikan kepada keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil.
Namun kini kritik berbalik kepada PDIP. Jansen pun menyinggung soal sosok rakyat kecil yang kerap dibawa para politisi PDIP dulu.
Banyak usaha kecil, pedagang gorengan, bakso dll ngandalkan gas 3 kg utk usahanya. Apa mereka bukan wong cilik kah?,” tanya Jansen.
Tidak Dukung UMKM, Rencana pemerintah mencabut subsidi gas elpiji 3 kg pada pertengahan tahun 2020, dinilai sebagai sebuah tindakan yang tidak pro kepada UMKM.
Ketua Asosiasi Usaha UMKM Indonesia (Akumindo), M Ikhsan Ingratubun menyebut, kebanyakan industri mikro dan kecil masih menggunakan gas 3 kg dalam usahanya untuk mengurangi cost produksi.
“Kebijakan tersebut adalah kebijakan yang tidak berpihak pada UKM,” kata Ikhsan kepada Kompas.com, Kamis (16/1/2020).
Ikhsan juga menyebut, kebijakan pencabutan subsidi gas 3 kg adalah hal yang antitesis atau berlawanan dengan Undang-undang pemberdayan UKM.
“Jangan sampai di satu sisi dibuat Undang-undang pemberdayaan UKM, tapi di satu sisi, ada lagi yang menghambat pemberdayaan itu. Salah satunya ya pencabutan subsidi gas (3kg),” tegasnya.
Ikhsan menyebut, saat ini pengguna gas 3 kg adalah usaha kecil dan mikro yang jumlahnya 25 juta lebih jenis usaha di Indonesia.
Jika dibatasi, maka dampaknya akan sangat besar pada pengusaha kecil dan mikro tersebut. “Kalau usaha mikro dan kecil, menggunakan melon (gas 3 kg). Nah, jadi ini mau dibatasi. Itu kan semua berkaitan dengan harga produksi atau cost biaya produksi,” jelasnya.
Menurutnya dengan pencabutan subsidi gas 3 kg maka biaya produksi akan menjadi tinggi. Hal ini berarti harga jual akan menjadi tinggi.
“Kalau harga jualnya tinggi berarti bisa berdampak pada kebangkrutan UMKM karena kan enggak ada yang beli,” ungkapnya.
Pencabutan subsidi gas 3 kg, dinilai sangat merugikan industri kecil dan mikro.Ini mengingat kebutuhan akan gas 3 kg sama vitalnya dengan kebutuhan seperti listrik,transportasi dan BBM.
Ikhsan berharap pemerintah bisa menunda rencana pencabutan subsidi gas melon sampai dengan tahun depan. Atau paling tidak menunggu kondisi ekonomi stabil.
“Pemerintah diharapkan menunda sementara kebijakan yang tidak pro UKM sampai tahun 2021. Kebijakan seperti pencabutan subsidi gas tunda dulu,” tegasnya
Wacana pemberlakuan distribusi tertutup gas elpiji tiga kilogram oleh Tim Nasional Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan (TNP2K) menuai polemik.
Sebab, distribusi tertutup berarti pencabutan subsidi gas elpiji tabung tiga kilogram.
Walau diperdebatkan, langkah distribusi tertutup yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) relevan dengan kondisi di masyarakat saat ini.
Namun, proses distribusi tertutup gas elpiji tabung tiga kilogram alias gas melon itu harus dipastikan diawasi dengan baik.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Harian YLKI Tulus Abadi.Menurutnya, wacana distribusi tertutup gas melon merupakan langkah yang baik, agar subsidi yang diberikan pada masyarakat tepat sasaran.
Pasalnya, banyak pengguna gas elpiji 12 kilogram yang termasuk dalam masyarakat kategori mampu turun kelas menjadi pengguna gas elpiji tiga kilogram.
Tercatat, masyarakat yang turun kelas menggunakan gas elpiji tiga kilogram mencapai kisaran 15-20 persen saat ini.
“Subsidi gas elpiji tiga kilogram menjadi tidak tepat sasaran, karena pengguna 12 kilogram yang turun kelas adalah kelompok masyarakat mampu,’ ungkap Tulus dalam siaran tertulis pada Jumat (17/1/2020).
“Sementara gas elpiji tiga kilogram untuk kelompok tidak mampu, orang miskin,” tegasnya.
Oleh karena itu, rencana TNP2K untuk menerapkan sistem distribusi tertutup dapat dipahaminya.
Sebab, merujuk pada konversi minyak tanah menuju tabung gas elpiji tiga kilogram pada era Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 silam dilakukan secara tertutup.
Distribusi tertutup tersebut dilakukan dengan menggunakan kartu kendali. Namun di tengah perjalanan, kartu kendali diungkapkannya tidak berfungsi.
Selanjutnya distribusi gas elpiji tiga kilogram bersifat terbuka, sehingga siapa pun bisa dan boleh membeli.
Kondisi pun semakin parah ketika harga gas elpiji 12 kilogram makin mahal karena harga keekonomian, sementara harga elpiji tiga kilogram tetap.
“Sehingga upaya TNP2K untuk menerapkan distribusi gas elpiji 3 kg bersifat tertutup, bisa dimengerti,” ungkap Tulus.
“Dan subsidi gas elpiji 3 kg untuk rumah tangga miskin akan diberikan secara cash, dan harga elpiji di pasaran akan dinaikkan sesuai harga pasar, sekitar Rp 35.000 per tabung,” tambahnya.
Dana Tunai, Walau begitu, distribusi tertutup gas elpiji tiga kilogram yang patut dikritisi adalah pemberian bantuan tunai kepada masyarakat tidak mampu.
YLKI katanya khawatir masih ada salah pendataan atau praktik patgulipat yang berpotensi terjadi penyimpangan.
Misalnya, rumah tangga kategori mampu, tetapi memiliki kedekatan dengan Ketua RT/RW, sehingga akhirnya terdata sebagai penerima subsidi langsung.
Begitu juga sebaliknya, rumah tangga miskin yang tidak memiliki hubungan dekat dengan Ketua RT/RW malah tidak mendapatkan subsidi.
Selain itu, apabila disubsidi diberikan secara tunai, pemerintah harus menjamin bahwa dana bantuan tersebut tidak digunakan untuk sesuatu yang tidak berguna, misalnya membeli rokok.
Pemberian subsidi secara tunai harus diintegrasikan dengan subsidi pada sektor layananmasyarakat lainnya, sehingga akan terdata secara transparan dan akuntabel.
“Dan pada akhirnya patut diwaspadai dengan ketat, perihal potensi distorsi semacam ini dan diperlukan pemutakhiran data rumah tangga miskin secara presisi,” jelas Tulus (syakhruddin)
