INIPASTI.COM, JAKARTA – Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyatakan akan melakukan digitalisasi dalam pemilihan umum (pemilu) sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang meminta mempercepat transformasi digital.
“BPPT ingin melakukan digitalisasi di dalam penyelenggaraan pemilu,” ujar Kepala BPPT, Hammam Riza dalam acara virtual, Selasa (25/8/2020).
Dilansir di laman CNN.com, Hammam menyebut digitalisasi penyelenggaraan pemilu bukan hal yang baru. Pemilihan kepala desa pun sudah menggunakan sistem e-voting sejak sepuluh tahun lalu.
Dari data terbaru, kata Hammam, pemilihan kepala desa di empat kabupaten bahkan sudah 100 persen menggunakan sistem e-voting.
Masing-masing pemilih menggunakan KTP elektronik agar bisa memilih calon kepala desa.
“Tidak ada yang luput dengan cara kembali kepada proses lama yang menggunakan kotak suara konvensional,” ujarnya.
Dalam laman resmi, BPPT menyampaikan sistem pemilihan secara e-voting akan banyak membutuhkan berbagai perangkat, baik perangkat keras maupun lunak.
Apabila e-voting ini berhasil dilakukan, BPPT meyakini akan banyak peluang bagi industri dalam negeri untuk ikut berperan serta.
Komponen mesin e-voting yang perlu dikembangkan, antara lain CPU dan hard disk untuk menjalankan software dan menyimpan voting secara digital, layar touchscreen untuk memberikan voting, display eksternal untuk menampilkan status mesin supaya bisa dipantau oleh petugas.
Kemudian smartcard reader untuk meng-unlock mesin e-voting dan membaca e-KTP, barcode reader untuk membaca kartu pemilih dan audit trail, fingerprint scanner untuk otentikasi pemilih, serta sistem transmisi untuk mengirim data voting dari mesin e-voting.
BPPT menyebut keunggulan dari penggunaan e-voting adalah waktu pelaksanaannya yang cepat dan mampu mencegah kecurangan pemilu sejak perhitungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), rekapitulasi di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan di kabupaten/kota.
Satu orang diklaim hanya hanya membutuhkan waktu 5-25 detik di bilik pemilihan. Di dalam bilik, pemilih tinggal menyentuh gambar calon pilihan mereka, lalu sekali lagi menyentuh konfirmasi “ya” atau “tidak”.
Setelah itu, akan keluar struk audit bukti bahwa pemilih sudah memilih, yang akan dimasukkan ke dalam kotak khusus.
Satu identitas hanya dapat digunakan untuk satu kali memilih. Kartu cip putih tak akan keluar dua kali dengan satu identitas sama.
Penghitungan suara bisa berlangsung lebih cepat. Surat suara elektronik yang sudah terisi akan langsung terdaftar ke server sistem dan terkirim ke website Komisi Pemilihan Umum.
Di sisi lain, Hammam menyatakan Indonesia belum siap menjadikan kecerdasan buatan (AI) untuk menghasilkan inovasi. Namun, dia menyebut Indonesia sudah dalam jalur yang tepat untuk memanfaatkan AI.
Salah satu bukti Indonesia bakal bisa memanfaatkan AI untuk menghasilkan inovasi dibuktikan lewat penyusunan strategi nasional pemerintah untuk AI tahun 2020-2045. Stranas itu disusun dengan melibatkan ratusan akademisi hingga peneliti.
Hammam mengungkapkan visi besar AI adalah untuk kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan dan penelitian, ketahanan pangan, dan kota pintar.
“Bersama dengan waktu itu wakil presiden, mestinya presiden. Karena ujung dari strategi nasional ini adalah sebuah Peraturan Presiden mengenai kecerdasan buatan,” ujar Hammam.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendukung penerapan sistem pemilihan berbasis elektronik atau e-voting dalam gelaran pemilihan umum, baik pilkada, pileg, maupun pilpres pada 2024 mendatang.
Mantan Kapolri itu mengatakan mekanisme e-voting bisa menekan biaya pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan yang tergolong tinggi di Indonesia (syakhruddin)