INIPASTI.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan kebijakan kontroversial yang akan mulai berlaku pada Jumat, 2 Mei 2025. Dalam kebijakan tersebut, siswa bermasalah di Jawa Barat akan dikirim ke barak TNI dan Polri untuk mengikuti program pendisiplinan.
Dedi menyatakan, surat edaran gubernur mengenai program ini telah disiapkan dan sejumlah kepala sekolah beserta daerah telah menyatakan kesiapan untuk melaksanakannya.
“Hari ini surat edaran gubernur sudah saya siapkan. Kepala sekolah sudah kita kumpulkan,” ujar Dedi usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa 29 April 2025.
Alasan di Balik Program Kontroversial
Dedi menjelaskan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan keprihatinan terhadap meningkatnya jumlah siswa dengan perilaku menyimpang. Ia menyoroti berbagai permasalahan seperti gangguan mental, ketidakpatuhan terhadap orang tua dan guru, hingga keterlibatan dalam aksi tawuran, penyalahgunaan zat adiktif, serta kecanduan permainan daring.
“Banyak orang tua hari ini sudah tidak sanggup menghadapi anaknya. Banyak guru pun merasa kewalahan,” jelasnya.
Salah satu kasus yang disoroti Dedi adalah pembunuhan yang dilakukan delapan siswa SMP di Purwakarta terhadap kakeknya, diduga karena kecanduan bermain gim Mobile Legends hingga larut malam.
Kegiatan Pendisiplinan di Barak
Dalam program ini, siswa bermasalah tidak akan dilatih untuk keperluan militer, melainkan diarahkan pada pembentukan disiplin, kesehatan fisik, dan moral.
“Agar mereka menjadi anak-anak yang bugar, tidak minum, tidak merokok, tidak makan eksimer, tidak minum ciu. Obat-obatan dan minuman itu marak sekali,” kata Dedi.
Kategori siswa yang akan mengikuti program ini mencakup mereka yang kerap terlibat tawuran, melawan orang tua, bolos sekolah, hingga kecanduan gim dan minuman keras.
“Tukang tawuran, tukang mabok, main gim sampai pagi, bolos sekolah, melawan orang tua. Itu yang akan kita bina,” jelas Dedi sambil tertawa kecil.
Respons Publik dan Kritik
Dedi mengklaim bahwa kebijakan ini telah mendapatkan dukungan luas dari masyarakat, terutama orang tua murid. Ia juga menegaskan bahwa TNI dan Polri telah diajak berdiskusi dan siap bekerja sama.
“Coba dicek di media sosial, siapa yang paling mendukung kebijakan ini? Rakyat Jawa Barat,” tegasnya.
Namun, Dedi juga mengakui bahwa kebijakannya menuai kritik dari sejumlah kalangan, khususnya para elite yang, menurutnya, tidak memahami kondisi lapangan.
“Elite-elite ini cuma komentar. Mereka ngurusin enggak anak-anak yang tidur di kolong jembatan? Yang tawuran tiap hari? Kan, enggak,” sindirnya.
Langkah-Langkah Tak Lazim Sang Gubernur
Kebijakan pengiriman siswa ke barak TNI-Polri bukan satu-satunya langkah kontroversial yang diambil Dedi Mulyadi. Sebelumnya, ia sempat melarang wisuda untuk siswa TK hingga SMA, mengusulkan syarat vasektomi untuk penerima bantuan sosial, hingga melarang penggalangan dana di jalan.
Langkah-langkah tersebut menimbulkan perdebatan publik, namun menurut Dedi, semuanya berangkat dari keresahan nyata di tengah masyarakat (sdn)
