INIPASTI.COM, SINJAI, – Kompetisi politik jelang Pemilu 2019 tampaknya mulai tidak sehat. Cara-cara primitif mulai dipraktikkan oknum yang tidak mampu bersaing secara sehat dan demokratis.
Pola primitif ini ditemukan di Sinjai, Selasa, 13 November 2018. Anggota Fraksi Partai Golkar DPR, Syamsul Bachri, datang sebagai narasumber pada acara sosialisasi Kampung KB (keluarga berencana) di Desa Mattunreng Tellue, Kecamatan Sinjai Tengah. Anggota Komisi IX DPR RI ini diundang BKKBN sebagai narasumber.
Akan tetapi, malam harinya, pelaksana acara ditelepon salah seorang pejabat di Pemkab Sinjai untuk membatalkan acara. Tak berhenti sampai di situ, aparat satpol PP dikerahkan untuk meneror peserta. Kepala desa dan lurah ditekan agar menghalangi warganya hadir.
Akibatnya, panitia terpaksa memobilisasi peserta agar tidak malu terhadap narasumber dan undangan yang sudah beredar. Penyuluh lapangan KB pun diancam. Sebagai PNS akan disanksi jika hadir pada acara.
“Acara diboikot dengan alasan tidak jelas. Tapi informasinya sangat politis,” ungkap panitia acara, Mus melalui keterangan tertulis yang diterima inipasti.com, Rabu 14 November 2018.
Menurut dia, dari pengakuan warga dan undangan, mereka ditekan agar tidak hadir. Alasannya karena narasumber yang datang akan kampanye pemilu 2019. Baik pileg maupun pilpres.
Syamsul Bachri memang adalah anggota DPR RI yang kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2019. Selain itu, Syamsul Bachri juga adalah Ketua Tim Kampanye Daerah Sulsel untuk Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Padahal ini acara tidak ada kaitannya dengan kampanye. Ini murni program pemerintah untuk pembangunan kependudukan,” sebutnya.
Terpisah, Syamsul Bachri yang dikonfirmasi mengaku tidak percaya Pemkab Sinjai berlaku primitif seperti itu. Apalagi, menghalangi program pemerintah karena beda kepentingan politik. Akan tetapi, jika faktanya demikian, tentu dirinya tak bisa berbuat apa-apa.
“Saya tidak yakin seorang pemimpin daerah apalagi keluarganya akan menggunakan kekuasaannya dengan cara-cara kampungan. Cara-cara orde baru. Menekan warga, apalagi menghalang-halangi program pemerintah yang notabene dibutuhkan masyarakat,” kata pengurus DPP Partai Golkar ini.
(Muh. Seilessy)
