INIPASTI.COM, MAKASSAR- Minimnya anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan Pemerintah Pusat, membuat Pemerintah Provinsi menyurati Kementerian Keuangan untuk menanyakan penyebab anggaran tersebut.
“Kami sudah kirim surat melalui fasilitas Anggota DPR RI dari Sulsel. Banggar Tim Penyusun Anggaran Daerah, rencananya besok (kamis) akan dipertemukan dengan Kementerian Keuangan,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Jufri Rahman ditemui di LPMP Sulsel, Rabu (16/11/2016).
Ia menambahkan, DAU yang diberikan ini tidak seimbang dimana rasio kenaikan dan pengalihan jumlah pegawai tidak sesuai. Jumlah pegawai sebesar 10.094 orang, karena ada pelimpahan pegawai sebanyak 27.665 orang sehingga ada penambahan. Ini termasuk tenaga pegawas kerja 64 orang guru 16.384 orang, penyuluh dan polisi kehutanan 990 orang 180 orang pengelola terminal tipe A dan B.
“Tahun lalu, DAU Rp1,3 triliun untuk sekitar 9 ribuan pegawai. Dengan pengalihan ini, ada sekitar 29 ribu orang termasuk 16 ribu guru,” ucap Jufri.
Belum lagi, tenaga honorer. Untuk itu Jufri mengakui ini menjadi masalah tersendiri buat Pemprov. Seharusnya dengan pengalihan pegawai ini, DAU yang diperuntukkan pegawai juga naik.
“Seharusnya naik 3 kali lipat, DAU tahun 2017 Rp2,2 triliun atau kenaikannya Rp872 miliar dari Rp 1,34 triliun,”
Jufri berharap setelah melakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan akan ada tambahan. Apalagi ini ada tuntutan masalah tunjangan pakasi buat guru.
“Saya sudah tekankan kalau keuangan daerah cukup, pasti akan diberikan. Saya minta guru-guru ini berdoa agar pertemuan besok dapat memberikan kabar gembira,” terangnya.
