INIPASTI.COM, MAKASSAR, – Pembahasan APBD 2019 di tingkat komisi DPRD Sulsel bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi polemik antara eksekutif dan legislatif.
Polemik ini karena Peraturan Pemerintah (PP) 12 tahun 2018 dan Tata Tertib (Tatib) DPRD Sulsel yang sejauh ini terus memunculkan perdebatan antara kedua lembaga.
Menurut legislator PAN DPRD Sulsel Irwandi Natsir, perdebatan ini muncul dikarenakan kedua belah pihak hanya membaca aturan sepenggal-sepenggal bukan secara keseluruhan.
Belum lagi pernyataan Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dan Anggota TP2D, Jayadi Nas yang memperkeruh hubungan eksekutif dan legislatif. Sebab keduanya berstatement bahwa pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2019, tidak mesti lagi dibahas di tingkat fraksi dan komisi di DPRD.
Mereka berpedoman pada PP Nomor 12 tahun 2018, jika ada masukan yang ingin disampaikan komisi-komisi, disampaikan langsung ke Banggar. Begitu juga eksekutif. Masukan dari OPD, ditampung oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Semuanya disampaikan, dalam rapat pembahasan APBD antara Banggar dan TAPD.
Sementara dewan bersikeras rapat pembahasan APBD harus tetap digelar di Komisi dengan berpedoman pada Tatib DPRD Sulsel. Sebab Tatib juga merupakan turunan dari PP 12 tahun 2018.
“Memang tidak ada yang salah PP 12 dan Tatib. Hanya saja, mungkin mereka lupa kalau dilihat dari judul PP tersebut, disitu jelas tertulis bahwa pedoman penyusunan tata tertib DPRD provinsi dan kabupaten/kota,” kata Irwandi di DPRD Sulsel, Jumat 23 November 2018.
Lebih jelasnya, lanjut dia, Tatib yang telah disepakati oleh eksekutif dan legislatif telah di konsultasikan ke Kemendagri dan telah menjadi Paraturan Daerah (Perda).
“Segala tindakan dewan dalam pembahasan APBD, itu harus sesuai dengan tatib. Termasuk pembahasan di Komisi, kalau tidak sesuai dengan tatib, itu bisa saja cacat prosedural,” jelasnya.
Olehnya itu, ia berharap rapat komisi dalam hal pembahasan APBD 2019 harus tetap diadakan. Sebab jika tidak tidak dilakukan dikhawatirkan akan cacat prosedural.
Tak hanya itu, jika tidak dilakukan rapat di tingkat komisi, kata dia, dewan juga akan kehilangan hak Budgeting dan pengawasan.
“Dewan akan kehilangan hak Budgeting dan pengawasan karena tidak semua anggota DPRD menjadi anggota Banggar,” tuturnya.
(Muh. Seilessy)










