INIPASTI.COM, JAKARTA – dr Terawan Agus Putranto resmi diangkat menjadi Menteri Kesehatan di Kabinet Indonesia Maju.
Terkait hal tersebut, kini beredar surat dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang sempat menolak rekomendasi dr Terawan sebagai Menkes.
Dalam lampiran surat bertanggal 30 September 2019 tersebut ditujukan untuk Presiden Joko Widodo. Di dalamnya MKEK menyebut dr Terawan sebaiknya tidak diangkat jadi Menkes karena masih dikenakan sanksi.
Berikut kutipan lengkap surat tersebut:
Dengan hormat, Pertama-tama kami ingin menyampaikan salam hormat kepada Bapak Presiden RI, semoga Bapak senantiasa tetap sehat di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
Kedua, kami ingin melaporkan bahwa pada tanggal 22 September 2019 di surat kabar telah terbit tentang usulan enam calon Menteri Kesehatan pada kabinet yang akan datang.
Bila diperkenankan kami ingin menyarankan agar dari usulan calon calon tersebut mohon kiranya Bapak Presiden tidak mengangkat Dr Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K) sebagai Menteri Kesehatan.
Adapun alasan yang mengiringi saran kami adalah karena Dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K) sedang dikenakan sanksi akibat melakukan pelanggaran etik kedokteran.
Sanksi tersebut tertera dalam Keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran PB IDI No.009320/PB/MKEK-Keputusan/02/2018 tanggal 12 Februari 2018.
Saran ini disampaikan dengan tetap menghargai dan menghormati keputusan Bapak Presiden RI sesuai dengan kewenangan yang berlaku. Semoga saran ini dapat dipertimbangkan sebaik-baiknya.
dr Terawan dikenal karena sepak terjangnya yang sempat menimbulkan kontroversi dalam dunia medis Indonesia.
Pasalnya, terapi ‘cuci otak’ yang menggunakan alat Digital Subtraction Angiography (DSA) disebut belum teruji secara ilmiah karena DSA sebetulnya alat diagnosis.
Cuci otak merupakan istilah lain flushing atau DSA yang dilakukan dr Terawan untuk melancarkan peredaran darah di kepala.
DSA diakuinya merupakan disertasi yang ia lakukan sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar doktor di Universitas Hasanudin. Ia mulai memperkenalkan metode ini di RSPAD sejak 2004, klaimnya.
Para pekerja pers sudah berupaya menghubungi pihak MKEK IDI. Namun hingga artikel ini naik belum ada tanggapan (bs/syakhruddin).
