INIPASTI.COM, JAKARTA- Muslim Uighur menjadi masalah yang hangat diperbincangkan, penderitaan yang dialami muslim Uighur di daerah Xinjiang akibat tindakan represif yang dilancarkan pemerintah China mengundang perhatian kalangan internasional, meskipun otoritas China selalu mengelak dari tiduhan penindasan yang dialamatkan kepada mereka namun dalam dunia sangat terbuka dan terkoneksi internet seperti sekarang ini sebuah kejadian sangat susah disembunyikan, terlebih bila hal itu dilakukan secara terbuka dan massif.
Itulah yang dialami otoritas China, walaupun mereka berdalih memerangi kelompok separatis Xinjiang namun fakta penindasan berbasis etnis dan agama yang mereka lakukan terhadap muslim Uighur justru tersiar ke seluruh penjuru dunia.
Penindasan tersebut ditempuh dengan berbagai macam cara, mulai dari mengirim muslim Uighur ke kamp reeduksi yang bertujuan menghilangkan keyakinan mereka sebagai muslim, pelarangan penggunaan nama Islam, pelarangan shalat jumat, pemerkosaan hingga pembunuhan dalam skala besar.
Silsilah muslim Uighur di China, yang saat itu masih berupa kekaisaran dimulai sejak abad ke tujuh, saat itu Islam masuk di China di masa kekaisaran dinasti Tang, kala itu penguasa tidak memandang Islam sebagai ancaman, masa tersebut dikenal sebagai era keterbukaan dan kosmopolitanisme, Islam terus bertahan saat memasuki penguasa selanjutnya yakni dinasti Song, saat itu umat Islam bertindak sebagai perantara perdagangan.
Di masa dinasti Ming peran umat islam sebagai perantara perdagangan tidak berlaku, dinasti Ming merupakan kekaisaran yang tertutup dengan dunia luar sehingga mereka tidak membutuhkan peran umat Islam sebagai penyambung perdagangan.
Situasi berubah drastis saat memasuki masa dinasti Qing yang mulai berkuasa pada tahun 1644, dinasti Qing memandang Muslim Uighur di wilayah Xinjiang merupakan ancaman bagi kekaisaran, maka dimulailah propaganda besar-besaran untuk memerangi kaum muslim di Xinjiang, legenda Shambhala dijadikan sebagai pembenaran, legenda ini berasal dari Budhisme Tibet yang saat itu merupakan agama favorit dinasti Qing, Shambhala mengisahkan kerajaaan mistik yang tersembunyi jauh dari Himalaya, saat hari penghakiman gerbang Shambhala akan terbuka dan tentara Budha dalam jumlah besar akan berangkat membasmi kaum muslim.
Dinasti Qing bahkan membangun berbagai tempat suci untuk memperingati shambhala, hal ini mengilhami rakyat mereka untuk terus memerangi kaum muslim.
Saat Partai Komunis China berkuasa di tahun 1949 mereka memasukkan Uighur sebagai bagian dari satu kebangsaan yang bernaung di bawah Republik Rakyat China, Partai Komunis China juga melanjutkan kebijakan sama dengan pendahulunya, yakni pemaksaan asimilasi terhadap kelompok minoritas, dalam bentuk konkrit pemaksaan asimilasi ditempuh dengan penghilangan jejak sejarah dan penghilangan identitas keyakinan beragama, muslim Uighur, rantai sejarah muslim Uighur berupaya diputus oleh otoritas China, praktik keyakina beragama dintai dan diawasi secara ketat hingga hal paling sepele, banyak masjid dilarang difungsikan, sholat jumat seringkali dikenakan pelarangan, puasa ramadhan rawan terkena pelarangan, bahkan hingga pemberian nama Islam kepada anak yang baru lahir juga dikenakan pelarangan, pemerkosaan marak dilakukan oleh aparat China kepada perempuan Uighur, pembunuhan dalam jumlah yang banyak menjadi hal biasa.
Puncaknya muslim Uighur dikirim ke kamp reedukasi yang sebenarnya bertujuan menghilangkan keyakinan mereka sebagai umat Islam, mereka dipaksa meninggalkan agama mereka, bila menolak maka akan disiksa di luar batas kemanusiaan.
Identitas Islam yang dianut muslim di Xinjiang justru dinilai sebagai ancaman oleh pemerintah komunis China. Situasi ini tentu sangat memilukan, apa yang dialami rakyat Palestina dan muslim Rohingya sama dengan yang dialami muslim Uighur, bahkan etnis Uighur sering menegaskan bahwa di dunia ini tidak ada manusia yang ditindas sangat parah seperti yang mereka alami, hal ini menggambarkan betapa perihnya penindasan yang mereka alami, dan ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun.
(Citizen Reporter/Zaenal Abidin Riam/Presidium Demokrasiana Institute)
