INIPASTI.COM, MAKASSAR – Belum lama dilantik, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sawerigading (Unsa) Makassar, Dr Hj Asma Akbar SH MH telah memberikan kontribusi yang sangat menggembirakan.
Mantan Ketua Prodi Ilmu Hukum Unsa ini, telah menandatangani sebuah kerja sama dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) dengan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi).
Kerjasama Fakultas Hukum Unsa dengan DPN Peradi tersebut untuk melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di Kampus Unsa Makassar. Pendidikan profesi advokat ini hanya dilaksanakan selama sebulan dalam setiap angkatan.
Baca juga : Mahasiswa Hukum Unsa Praktik Teknik Bersidang
“Sekarang ini pendaftarannya masih terbuka, masih diberikan kesempatan bagi sarjana hukum yang meningkatkan keilmuannya di bidang kepengacaraan. Tidak dibatasi dari perguruan tinggi manapun bisa bergabung,” jelas Alumnus S3 pada Program Pascasarjana (PPs) UMI Makassar, Kamis (22/12).
Di ruang kerjanya kampus Unsa, Ibu dua anak ini menyebutkan, program ini menjadi obsesinya. Ia ingin menjadikan Unsa sebagai pusat studi profesi advokat di Kawasan Timur Indonesia ini, karena ingin Unsa khususnya Fakultas Hukum bisa bersaing dengan perguruan tinggi lainnya di Indonesia.
Wanita kelahiran Pinrang, 18 November 1980 ini menganggap, pendidikan profesi advokat yang ada saat ini masih sangat sedikit kampus yang menyelenggarakannya, bahkan masih bisa dihitung jari perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi kepengacaraan.
“Pada program advokat ini, mahasiswa akan diberikan pelajaran tentang hukum acara perdata, praktek peradilan, pendidikan HAM, pendidikan teknik berkontrak, pendidikan peradilan Mahkamah Konstitusi dan lainnya,” papar penggemar makanan khas Palopo ini.
Untuk tenaga pengajar, mereka akan mendatangkan sejumlah profesor bidang ilmu hukum, dan praktisi hukum dari DPN Peradi. Bahkan, pihaknya juga akan mendatangkan tim pengajar dari Mahkamah Konstitusi seperti Prof Aswanto yang sebelumnya adalah Dekan Fakultas Hukum Unhas dan pernah sebagai ketua Panwaslu Sulsel.
Keberadaan program tersebut, tambahnya, bisa menjadi peluang sekaligus tantangan yang harus ditangkap bagi Unsa. “Cukup banyak alumni sarjana hukum di berbagai perguruan tinggi yang dihasilkan setiap tahunnya termasuk Unsa yang bisa diserap,” jelasnya.
Program ini, lanjutnya, akan menopang kemajuan posisi akreditasi Fakultas Hukum Unsa yang telah mengantongi akreditasi B dari BAN-PT. “Kita ingin pertahankan ini, bahkan berupaya untuk meningkatkan akreditasinya, tentu dengan memperbanyak melakukan aktivitas atau terobosan-terobosan baru,”ujarnya.(*)
Baca juga :Unsa Kunjungi Kiyai Agama Bugis Kuno
//