INIPASTI.COM, MAKASSAR – Para guru di Sulawesi Selatan (Sulsel) tampaknya harus menelan ludah karena batalnya rencana pakasi. Keinginan Dinas Pendidikan Sulsel agar 16 ribu guru yang telah berpindah menjadi pegawai provinsi mendapatkan tunjangan pakasi, sepertinya tidak akan terpenuhi. Kondisi anggaran yang minim, Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel memastikan tidak akan memasukkannya dalam RAPBD 2017.
Kepala Bappeda Sulsel, Jufri Rahman menjelaskan melihat kondisi keuangan yang ada saat ini amat sangat terbatas, sehingga fokus menyelesaikan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018. Saat ini masih ada beberapa program yang harus diselesaikan terutama masalah infrastruktur.
Beberapa proyek tersebut diantaranya Stadion Barombong, Bypass Mamminasata dan Wisma Negara. “Kami tidak ingin menjanjikan, namun tidak bisa ditepati,” kata Jufri saat ditemui di ruangan kerjanya, Rabu (9/11/2016).
Ia menambahkan, anggaran dari pusat untuk belanja pegawai saat ini sangat tidak mencukupi. Lagi pula mereka ini memiliki tunjangan yang sudah dianggarkan di APBN.
Mereka sudah dapat tunjangan profesi guru, penghasilan guru dan tunjangan khusus. “Saya kira ini sudah cukup, kalau keuangan memungkinkan bisa saja kami anggarkan,” ungkapnya.
Mengenai adanya 300 orang guru pegawai Pemprov yang sebelumnya telah menerima Pakasi, Jufri mengatakan ini kebijakan yang sebelumnya. Kalau kemudian ingin memasukkan 16 ribu orang cukup sulit. “Pemberian tunjangan ini sangat bergantung dari kebijakan dari Pak Gubernur, apakah ini akan di evaluasi atau seperti apa, bisa saja dibuatkan kebijakan guru yang tidak menerima sertifikasi diberikan pakasi, tapi datanya harus riil,” ucapnya.
Jufri menyebutkan, akibat dari penerapan Undang-undang 23 tahun 2014, yang tadinya jumlah pegawai sebesar 10.094 orang, karena ada pelimpahan pegawai sebanyak 27.665 orang sehingga ada penambahan. Ini termasuk tenaga pegawas kerja 64 orang, guru 16.384 orang, penyuluh dan polisi kehutanan 990 orang dan 180 orang pengelola terminal tipe A dan B.
“DAU (Dana Alokasi Umum) dari APBN hanya naik Rp872 miliar, dari tahun 2016 Rp1,34 triliun, seharusnya ini bisa naik 3 kali lipat,” ujarnya.
Senada dengan Kepala Bappeda Sulsel, Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang menyebutkan pemberian pakasi sangat bergantung dari kondisi keuangan daerah dan perencanaan. Walaupun dari segi anggaran berbeda, tapi tujuannya sama.
Baca juga: 16 Ribu Guru di Sulsel Akan Dapat Pakasi Tahun Depan?
