INIPASTI.COM, MAKASSAR – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) untuk segera mengimplementasikan langkah penanganan banjir yang terpadu, sistematis, dan berjenjang di tengah tingginya intensitas hujan yang melanda. Fokus utama diarahkan pada perbaikan infrastruktur drainase, terutama di wilayah rawan banjir seperti Antang dan Manggala yang memiliki kontur tanah rendah.
Sekretaris Komisi C DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad, menekankan pentingnya keterlibatan aktif Dinas Pekerjaan Umum (PU) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk melakukan peninjauan lapangan secara langsung. Ia mendorong agar pemerintah melakukan optimalisasi alat berat, seperti excavator amfibi milik Dinas PU, guna melakukan pengerukan sedimen di kanal-kanal besar yang berfungsi sebagai penampung utama aliran air.
“Kanal-kanal tersebut memiliki kapasitas tampung volume air yang besar, sehingga pemeliharaan rutin melalui pengerukan sedimen sangat krusial dilakukan,” ujar Ray pada Minggu (11/1).
Selain aspek teknis, Ray menggarisbawahi pentingnya koordinasi lintas sektoral dalam pengelolaan drainase yang terbagi berdasarkan kewenangan wilayah. Berdasarkan pembagiannya, saluran air dengan lebar 50 hingga 100 sentimeter merupakan tanggung jawab pihak kecamatan, sementara drainase yang lebih kecil dikelola oleh pemerintah kelurahan. Oleh karena itu, sinergitas dari tingkat kota hingga kelurahan sangat diperlukan untuk memastikan aliran air tetap lancar.
Aspirasi mengenai kebersihan drainase ini telah disampaikan secara langsung kepada Wali Kota Makassar agar menjadi prioritas utama pemerintah. Ray mengingatkan bahwa penanganan banjir tidak boleh hanya berhenti pada kegiatan pembersihan rutin, tetapi harus menjadi upaya berkelanjutan yang melibatkan peran aktif masyarakat.
Ia juga menyoroti peran perangkat pemerintahan di tingkat RT dan RW sebagai representasi pemerintah dalam mengedukasi warga mengenai kebersihan lingkungan. Namun, ia mencatat bahwa tantangan di lapangan bukan sekadar masalah kesadaran masyarakat, melainkan juga dipicu oleh keterbatasan sarana pendukung.
“Persoalan banjir ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan perlengkapan kebersihan dan sistem pengangkutan sampah yang belum optimal. Hal ini yang harus kita benahi bersama secara komprehensif,” pungkasnya. <RED>