Bebas Hambatan Pembangunan Infrastruktur, Libatkan Pelaku Jasa Keuangan

Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang, Kamis (27/10). Agus berharap keterlibatan pelaku jasa keuangan meningkatkan progres pembangunan infrastruktur. (Foto : Iin)

INIPASTI.COM, MAKASSAR – Masalah anggaran menjadi salah satu faktor terhambatnya pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan. Hal ini membuat Wakil Gubernur Sulawesi Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu’mang meminta adanya peran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengembangan pembangunan infrastruktur di Sulsel.

Menurutnya keterlibatan pelaku jasa keuangan akan memberikan peranan penting. Selain pemerataan pembangunan juga akan meningkatan pertumbuhan ekonomi.

Inline Ad

“Keterlibatan pelaku jasa keuangan dalam proses pembangunan infrastruktur, berdampak positif dengan laju pertumbuhan ekonomi Sulsel yang selalu bertumbuh di atas 7 persen. Bahkan pernah menembus hingga angka 8 persen,” kata Agus, di Hotel Four Points By Sheraton Makassar, Kamis (27/10) dalam rilisnya.

Baca Juga:  Pemotongan Sapi Betina Produktif di Sulsel Capai 76,34 Persen

Agus menambahkan, selain membuat perputaran ekonomi di Sulsel semakin dinamis, juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan tingkat kesejahteraan rakyat juga turut bergerak naik.

“Saya harap ini dapat memberikan pemahaman  kepada masyarakat tentang sumber-sumber pendanaan baru yang difasilitasi oleh OJK,” ucapnya.

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sarjito meminta pemerintah untuk tidak pesimis mengenai finasial dalam membangun infrastruktur di daerah.

“Kami juga menginginkan agar pembangunan infrastruktur di daerah bukan hanya bertumpu pendanaan pada anggaran APBN atau APBD saja. Namun bisa  dilakukan kerja sama dengan para pelaku industri jasa keuangan,” paparnya.

Baca Juga:  Direktur Amnesti Ajak Masyarakat Manfaatkan Amnesti Pajak

Kepala OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua, Bambang Kiswono menambahkan, salah satu tujuan dari forum diskusi untuk mensosialisasikan manfaat obligasi daerah. Selain itu mampu memperkaya informasi dalam mendorong penerbitan obligasi daerah sebagai upaya mempercepat laju pembangunan infrastruktur di Sulsel.(*)

Baca juga : Aparatur Desa Banyak Tak Paham RPJM

//

(Visited 1 times, 1 visits today)
Bottom ad

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.