Pemerintahan

Daerah Jangan Berburu WTP

(Kepala BPK RI Harry Azhar Azis saat memberi sambutan dalam pembukaan Balai Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara) (Iin Nurfahraeni)
penulis : Iin Nurfahraeni editor : Inipasti

INIPASTI.COM, GOWA – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Harry Azhar Azis meminta agar daerah tetap memperhatikan Kepatuhan dan Kewajaran dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, terhadap peraturan dan perundang-undangan. Selain itu juga jangan hanya mengejar opini (WTP).

Menurutnya, Pemerintah Daerah harus memperhatikan ini karena terkait dengan kinerja kerja mereka. Jangan lagi mengejar opini WTP, tapi bagaimana pengelolaannya bisa memberikan dampak ke masyarakat yang besar.

“Pemerintah biasanya akan memburu predikat WTP saja, tanpa memperhatikan apakah pengelolaan keuangan yang dimilikinya sudah memakmurkan masyarakat atau belum, makanya saya minta, diubah ini,” kata Harry, usai peresmian Balai Diklat Pemeriksa Keuangan Negara, di Kabupaten Gowa, Senin (9/1/2017).

Baca Juga  IYL-Agus "Mesra" Saat Bertemu di Kantor Gubernur

Untuk itu, Harry menyebutkan pihaknya senantiasa melakukan sosialiasi ke berbagai provinsi terkait masalah ini, termasuk apa saja yang masuk dalam penilaian atas pengelolaan keuangan daerah.Semua harus saling bersinergi menghadirkan pengelolaan keuangan baik dan tranparan.

Baca Juga  Kanwil Kemenag Sulsel Diperiksa BPK RI, Wahid Thahir Malah Bersyukur

Menanggapi permintaan tersebut, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, menjelaskan pihaknya senantia dalam mengelola keuangan, memperhatikan masalah kepatuhan, terutama kesejahteraan masyarakat.

“Saya sangat setuju dengan statment pak Ketua BPK, Makassar sudah menerapkan, bisa terlihat dari income perkapitanya juga,”ujar Danny Pomanto.

Ia menyatakan pihaknya terus berupaya dalam memperbaiki tata pengelola keuangan daerah, termasuk kepatuhan atas temuan BPK. “Kami berupaya memperbaikinya, seperti masalah temuan aset. Inikan ada sebelum masa pemerintahannya, sehingga susah ditindak lanjut tapi sudah dilaporkan, dan ada mekanismenya,” paparnya

Baca Juga  BPK RI, Balai Diklat, dan Kompetensi Auditor

Danny menjelaskan, seharusnya bukan hanya kepatuhan tapi kesungguhan dalam memperbaiki laporan yang ada.

“Kami mendapat WTP karena administrasi, serta kekurangan yang ada mampu diperbaiki. Saat ini Kami sedang berupaya mengejar aset Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang belum diserahkan pengembang perumahan ke pemerintah, sehingga bisa tercatatkan,”terangnya.