INIPASTI.COM, MAKASSAR – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Selatan, melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa mengingat saat ini makin banyak aparat desa tersangkut masalah hukum.
Pada tahap pertama, penyaluran dana desa hanya mencapai 59,76 persen, atau dari anggaran Rp 1,86 triliun yang tercairkan Rp 1,08 triliun dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa, pada 2 Agustus lalu. Salah satu penyebabnya masih ada desa yang belum mencairkan dana, dimana salah satu Kepala Desa di Pangkep tersangkut masalah hukum.
Kepala Dinas PMD Sulsel, Mustari Soba mengungkapkan pengelolaan keuangan desa tetap menjadi perhatian, karena semakin banyak aparatur desa yang tersandung masalah hukum, penyebabnya bermacam-macam karena faktor tidak memahami aturan pengelolaan keuangan, ada-ada juga oknum perangkat desa yang sengaja menyalahgunakan kewenangan dengan anggaran desa.
“Belajar dari tahun 2015 lalu, ada dua desa yang bermasalah karena penyalahgunaan dana desa, tapi semua sudah ditangani. Ini ada satu di Pangkep tapi sementara diproses, dan kami sedang memeriksanya,” kata Mustari, Minggu (13/8/2017).
Ia menambahkan, tahun 2018 nanti pihaknya akan memperketat pengawasan karena dikhawatirkan akan ada pergeseran program yang berimbas pada anggaran juga, ” kami mewaspadai tahun depan, jangan sampai ada dana bergeser dan tidak sesuai dengankebutuhannya,” terangnya .
Terkait pengawasan, Mustari menjelaskan bahwa inikan bukan baru mau dilakukan, sudah sangat jelas. Semua masyarakat, Kepolisian, LSM dan Lembaga instansi terkait semua bisa memantau pelaksanaan dana desa.
“Pengawasan ini bukan cuma dari dinas terkait, tapi semua bisa ikut terlibat dalam pengawasannya, kalau memang ada yang salah silahkan dilaporkan untuk kemudian di proses secara hukum,” tegasnya .
Mengenai akan dilaksanakannya Pilkada serentak pada 2018, dana desa rawan diselewengkan. Mustari menyebutkan bahwa kemungkinan bisa saja terjadi, namun sudah ada aturan kalau kemudian diselewengkan demi kepentingan tertentu maka akan diberikan teguran dan diserahkan proses hukumnya ditindaklanjuti. (Iin Nurfahraeni)