Dewan Tak Ingin Pembangunan Twin Tower Jadi Beban APBD

INIPASTI.COM, MAKASSAR, — Rencana pemerintah provinsi Sulawesi Selatan akan membangun gedung Twin Tower 36 lantai tak melalui mekanisme pembahasan bersama DPRD Provinsi Sulsel.

Gedung Kembar 36 lantai tersebut nantinya akan dibangun di Lahan Milik pemerintah provinsi yang berada di kawasan Center Point Of Indonesia (CPI) dan menggunakan dana pinjaman dari pihak Kontraktor PT. Waskita Karya 

Inline Ad

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dalam Rapat Sidang Paripurna DPRD Sulsel menjelaskan maksud dan tujuan pembangunan gedung Twin Tower yang menggunakan dana pinjaman sebesar Rp 1.9 triliun. 

Ketua Komisi D DPRD Sulsel Jhon Rande Mangontan yang dimintai tanggapannya mengatakan bahwa pembangunan Twin Tower ini belum pernah di bahas baik di tingkat komisi maupun di Banggar.

Baca Juga:  Konsultasi Publik, DM Gandeng Akademisi dan Praktisi Bahas Ranperda Bantuan Hukum Warga Miskin

Pengelolaan Twin Tower nantinya akan dikelola oleh Perseroda, namun DPRD ingin secara rinci mengetahui berapa besar anggaran yang harus dikeluarkan dalam membayar utang, dan berapa besar laba pendapatan Perseroda dalam pengelolaan gedung tersebut. Sebab dikhawatirkan akan malah menjadi beban dari APBD. 

“Kita tidak mau pembangunan gedung tersebut akan membebankan APBD kedepannya, apa lagi ada aset Pemprov yang akan menjadi jaminan untuk membayar utang pembangunan gedung menara kembar tersebut,” jelasnya.

Baca Juga:  Nurdin Abdullah Hadiri Paripurna DPRD Sulsel Hanya 15 Menit

“Tapi hal ini kami belum bisa untuk memberikan stegmen karena belum ada pembahasan di Komisi,” tambah Jhon Rande Mangontan.

Diketahui Pembangunan Twin Tower yang bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara BUMN (Waskita Karya) menggunakan skema pembayaran Contractor Pre Finance (CPF) atau turn key project.

(Muh. Seilessy)

(Visited 1 times, 1 visits today)
Bottom ad

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.