INIPASTI.COM,PAPUA ‐Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengharapkan pemerintah pusat segera mencabut moratorium atau penangguhan pemekaran wilayah Papua.
Dia menginginkan pembentukan daerah otonom baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya dikabulkan.
“Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya sudah sangat siap, bahkan pernah dikeluarkan Ampres [amanat presiden] pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2014 lalu,” kata Dominggus di Manokwari, Rabu (22/1/2020), seperti diberitakan Antara.
Pemerintah Provinsi Papua Barat disebut mendukung pembentukan provinsi Papua Barat Daya. Persyaratan pembentukan dikatakan sudah lengkap dan masyarakat menyambut baik rencana itu.
Dominggus juga berharap semua pihak di Papua mendukung perjuangan pemekaran provinsi ini. Dia bilang saat ini ada pihak yang berjuang sendiri untuk pemekaran serta ada pula lembaga yang mengaku sanggup membantu merealisasikan pemekaran provinsi.
Dominggus menyebut pihaknya tidak bisa mengeluarkan anggaran untuk mendukung kelompok yang memperjuangkan pemekaran namun tidak jelas.
“Kita tidak bisa keluarkan anggaran sembarangan karena bisa dapat sanksi. Sebaiknya bersatu, berjuang sama-sama agar cepat terlaksana,” ujar Gubernur.
Menurut Dominggus pihaknya selalu mengikuti pertemuan terkait pemekaran provinsi yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri.
“Seperti pertemuan dengan Komisi II DPR RI baru-baru ini ada perwakilan yang kita utus. Kita dukung dengan memberikan anggaran sebatas itu, untuk kegiatan resmi,” ucap Dominggus
Dominggus Mandacan lahir di Manokwari Papua Barat, 16 Desember 1959 umur 60 tahun adalah Gubernur Papua Barat yang menjabat sejak 12 Mei 2017.
Dominggus Mandacan pernah menjabat sebagai Bupati Manokwari sejak 2000 hingga 2010 dan Pejabat Bupati Pegunungan Arfak yang menjabat sejak 22 April 2013 hingga 24 April 2015
Pemprov Papua Barat dijelaskan telah membentuk wadah yang dipimpin Wali Kota Sorong dibantu para bupati di wilayah Sorong Raya. Wadah inilah yang diberi kepercayaan untuk terus berjuangkan pemekaran provinsi.
Pada Desember 2019 Presiden Joko Widodo mengatakan pemekaran provinsi Papua membutuhkan kajian mendalam.
Saat itu dia menyebut moratorium masih berlaku, Papua saat ini hanya ada dua provinsi, yaitu Papua dan Papua Barat.
Jokowi membuka pintu usulan seperti pemekaran wilayah Papua Selatan dan Papua Tengah. Komisi II DPR juga sudah menyatakan mendukung pemekaran provinsi di Papua yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Wacana pemekaran provinsi di Papua dimulai lagi saat tokoh adat bertemu Jokowi pada September 2019. Mereka mengusulkan pemekaran lima wilayah provinsi baru agar jumlah daerah di Papua sesuai tujuh wilayah adat (syakhruddin)