INIPASTI.COM,JAKARTA – Sekitar 5 ribuan driver ojek online alias ojol melakukan aksi menyampaikan pendapat hari ini.
Ribuan driver ojol itu melakukan aksi di kantor Kementerian Perhubungan hingga Istana Negara.
“Hari ini, siang ini kami ojek online akan melakukan aksi, estimasi kita ada 5 ribu orang. Pukul 12.00 WIB nanti kita kumpul di IRTI Monas. Jam 13.00 WIB kita longmarch ke Kemenhub lalu ke Istana,” kata Ketua Presidium Gabungan Roda Dua (Garda) Igun Wicaksono.
Menanggapi itu, pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai apa yang dilakukan organisasi driver ojol itu bukanlah hal yang tepat.
Menurut Djoko, seharusnya mereka melakukan aksi ke Kemkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) dan Kemenaker (Kementerian Ketenagakerjaan).
“Salah sasaran. Karena Kemenhub sudah mengeluarkan PM 12/2019 untuk melindungi keselamatan driver,” kata Djoko melalui pesan singkat Rabu (15/1/2020).
Aturan yang dimaksud Djoko adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.
“Sepeda motor sebagai angkutan barang sudah ada aturannya. Sepeda motor sebagai angkutan orang juga sudah diatur,” ujar Djoko.
“Sementara Kemkominfo dan Kemnaker belum keluarkan aturan audit aplikasi dan awasi aplikator serta aturan hubungan kemitraan,” terangnya lagi.
Lanjut Djoko menambahkan, Kemenhub memang sudah mengeluarkan tarif baru ojol yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 tahun 2019.
Jika persoalannya adalah mengenai tarif, maka yang seharusnya menggugat adalah pihak aplikator.
“Sebenarnya tarif itu bisa saja digugat oleh aplikator, karena ojek bukan angkutan umum yg ada dalam UU LLAJ,” pungkasnya.
Untuk diketahui, dalam penyampaian aksi hari ini (15/1/2020), driver ojol mengajukan dua tuntutan.
Pertama, menghapus tarif zona dan digantikan/diberikan tarif perprovinsi. Kedua, melanjutkan tuntutan 2018, yaitu adanya payung hukum perlindungan terhadap ojek online.
Driver ojek online mengeluhkan soal pengaturan kemitraan ojek online. Driver meminta agar ada campur tangan pemerintah yang bekerja sama dengan aplikator dan asosiasi driver.
“Isu yang utama itu ada pengaturan kemitraan harus ada campur tangan pemerintah. Dengan aplikator dan asosiasi,” ungkap Ketua Umum Gaspool Lampung Miftahul Huda saat ditemui aksi ojek online di Jakarta, Rabu (15/1/2020).Pasalnya selama ini menurut Miftahul, aplikator selalu semena-mena dengan driver yang cuma jadi mitra. Salah satu bentuk kesewenangan aplikator menurut Miftahul adalah asal suspend kepada driver.
“Sampai saat ini belum ada aturan kemitraan makanya aplikator semena mena aja bikin aturan. Driver itu rawan di-suspend alasannya sistem sistem aja. Padahal kan suspend bikin pendapatan driver terputus,” kata Miftahul.
Di Lampung misalnya, Miftahul bercerita belum lama ini ada 48 driver ojol yang di-suspend karena melakukan unjuk rasa. Yang jadi masalah, Miftahul mengatakan alasan suspend karena driver melanggar peraturan aplikator yang dibuat secara sepihak.
“Ini baru kejadian kemarin di Lampung, ada kawan kita 48 di-suspend karena unjuk rasa. Kami sayangkan aplikator berpatokan sama peraturannya sendiri mitra itu dilarang melakukan unjuk rasa dan ajak temannya unjuk rasa,” ungkap Miftahul.
“Gila perusahaan ini. Itu juga mengangkangi UUD pasal 28,” tegasnya.
Itu hanya contoh kasus, menurut Miftahul fenomena asal suspend sepihak ini banyak terjadi. Dia menceritakan salah satu kasus lainnya, cuma karena rating rendah yang diberikan konsumen, driver di-suspend.
“Itu masih yang keliatan aja ini fenomena gunung es. Itu atasnya aja, dibawahnya ini banyak kasus lainnya. Kayak misalnya kami anter makanan, kurang sambel, terus yang pesan kasih bintang satu, eh kami di-suspend sepihak tanpa dikasih tahu apa salahnya,” kata Miftahul (syakhruddin)