INIPASTI.COM, MAKASSAR – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar, menolak bergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) penyelamatan lahan pencadangan transmigrasi di Kecamatan Mangarabombang (Marbo).
Dalam rapat fraksi yang digelar pada Selasa 22 November. Dari jumlah 6 fraksi di DPRD Kabupaten Takalar. Hanya PKS menarik diri untuk tidak bergabung dalam Pansus penyelamatan lahan tersebut.
“Pimpinan DPRD Takalar, hari ini melaksanakan rapat pimpinan fraksi yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Takalar H. Jabir Bonto dan dihadiri oleh 5 fraksi dari 6 fraksi di DPRD Takalar dengan agenda pemasukan nama nama perwakilan fraksi sebagai anggota Pansus penyelamatan Lahan,” kata Legislator Takalar, Makmur Mustaqim, Selasa (22/11).
Politisi PPP ini, mengatakan pembentukan Pansus ini, dilakukan sebagai bentuk akomodasi aspirasi masyarakat Marbo dan masyarakat Tanakeke yang mendesak DPRD memperjelas status dan kedudukan lahan mereka karena dianggap sebagai lahan pencadangan transmigrasi berdasarkan SK Gubernur nomor 451/V/2007 tentang pencadangan transmigrasi.
“Hanya fraksi PKS lah yang tidak merekomendasi nama anggota pansus, Pimpinan DPRD Takalar merasa kecewa sikap fraksi PKS Sebab pansus ini, merupakan sarana membantu masyarakat untuk memperjelas kedudukan lahan masyarakat yang ada di Laikang Marbo, Tanakeke Mappakasunggu, Komara Polut apakah benar statusnya tanah negara atau bukan,” ujarnya.
Diketahui penarikan diri ini berkaitan dengan Pilkada, sebab PKS sebagai partai pengusung pasangan Syamsari Kitta – Achmad Dg Se’re alias Haji De’de. Sementara lahan transmigrasi pencadangan ini dianggap bermasalah dan telah bergulir di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel yang menyeret nama calon incumbent Burhanuddin Baharuddin.