Ketika Gibran Akhirnya Harus Berjuang Sendirian
Oleh: Muhammad Zaiyani
Dalam politik, seseorang bisa menjadi sangat penting ketika dibutuhkan, tetapi mendadak menjadi urusan masing-masing ketika masalah datang. Barangkali inilah ironi yang sedang dialami Gibran Rakabuming Raka.
Mari kita mundur ke Pilpres 2024. Prabowo Subianto begitu bersemangat menggandeng Gibran sebagai calon wakil presiden. Gibran bukan sekadar pelengkap tiket politik. Popularitas dan pengaruh Jokowi menjadi bagian penting dari strategi kemenangan. Prabowo mendapatkan apa yang diinginkannya: kemenangan dan kekuasaan.
Namun, setelah kemenangan diraih, suasana politik tampaknya berubah. Gibran yang dahulu diperjuangkan bersama kini menghadapi berbagai serangan politik. Persoalan dokumen pendidikan berkembang menjadi polemik hukum, bahkan disusul desakan pemakzulan dari sejumlah anggota DPR lintas partai.
Ironisnya, sebagian suara yang mempersoalkan Gibran justru berasal dari lingkungan politik yang berada dalam lingkaran pemerintahan sendiri. Rupanya, kebersamaan dalam merebut kekuasaan tidak selalu berarti kebersamaan dalam menghadapi persoalan.
Puncak ironi itu terlihat ketika Gibran menemui Prabowo pada 10 November 2026. Dalam pertemuan sekitar dua setengah jam tersebut, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri. Prabowo, menurut keterangan Istana, memberikan sejumlah saran, tetapi tidak secara tegas menerima ataupun menolak niat tersebut.
Di sinilah publik patut bertanya. Bukankah Prabowo adalah presiden sekaligus figur sentral koalisi pemerintahan? Bukankah Gibran adalah pasangan yang dahulu dipilih dan diperjuangkannya sendiri? Jika seluruh kendali politik pemerintahan dan pengaruh koalisi berada begitu kuat di tangan Prabowo, mengapa persoalan ini seolah dibiarkan menjadi perjuangan pribadi Gibran?
Partai-partai koalisi pun tampak tidak menunjukkan solidaritas yang sebanding dengan kebersamaan mereka ketika merebut kekuasaan. Gibran seperti anak ayam kehilangan induknya: berada di tengah kerumunan, tetapi harus menghadapi sendiri serangan dari berbagai penjuru.
Dua tahun lalu, Ahok pernah mengingatkan tentang posisi wakil presiden yang tidak memiliki jaminan bahwa presiden tidak akan meninggalkannya. Peringatan itu kini terasa menemukan relevansinya. Jabatan tinggi ternyata tidak otomatis menghadirkan perlindungan politik.
Dan akhirnya, setelah menghadapi tekanan yang bertubi-tubi, Gibran dikabarkan benar-benar mengajukan surat pengunduran diri kepada Prabowo pada 11 November 2026. Sebuah akhir yang ironis bagi seseorang yang dahulu menjadi bagian penting dari strategi kemenangan.
Apakah ini keputusan karena lelah menghadapi pertarungan yang seolah harus ditanggung sendirian? Publik tentu dapat membaca sendiri rangkaian peristiwanya. Yang jelas, pengunduran diri itu menjadi babak baru dalam drama politik yang tidak sederhana.
Membela Gibran bukan berarti membebaskannya dari kritik atau menempatkannya di atas hukum. Tetapi politik juga membutuhkan konsistensi, tanggung jawab, dan etika.
Jangan sampai seseorang hanya dipeluk ketika dibutuhkan untuk menang, tetapi dibiarkan sendirian ketika harus menghadapi kekalahan dan tekanan.
Inilah wajah politik habis manis sepah dibuang. Manisnya kemenangan dinikmati bersama, tetapi ketika sepahnya tersisa, Gibran harus menanggungnya sendiri.
Wallahu A’laam