Ini Tiga Poin Pelanggaran Danny Pomanto yang Disebutkan Majelis Hakim

Sidang putusan sengketa Pilwali Makassar di PTTUN Makassar, Rabu (21/03/2018).

INIPASTI.COM, MAKASSAR – Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar membeberkan tiga pokok pelanggaran pasangan calon Danny Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti maju di Pilkada Makassar 2018.

Tiga poin pelanggaran petahana disebutkan majelis hakim, Edi Supriyanto yang menyidangkan sengketa pencalonan DIAmi di PTTUN, semuanya tertuang dalam
ketentuan Pasal 70 Ayat 3 UU No 10 tahun 2016 yang dilanggar.

Inline Ad

Pertama, penyerahan handphone kepada Ketua RT/RW se-Makassar dengan adanya mobilisasi. Kedua, terkait pengangkatan tenaga kontrak pendidikan yang juga diselenggarakan dalam rentan waktu berdekatan dengan jadwal pendaftaran calon.

Bukti ketiga sekaligus sebagai bahan penguat yakni proses mobilisasi aparat pemerintahan pada tingkatan kelurahan dan kecamatan untuk mengumpulkan KTP elektronik sebagai syarat maju melalui jalur perseorangan (independen).

Baca Juga:  DPRD Makassar Belum Sahkan Anggaran Sengketa Pilkada untuk KPU

Atas pelanggaran yang dilakukan incumbent Wali Kota Makassar itu, PTTUN dalam proses persidangan mengabulkan seluruh gugatan tim Appi-Cicu sebagai penggugat terkait keputusan tergugat dalam hal ini KPU Makassar meloloskan Danny sebagai Calon Wali Kota.

Adapun yang menjadi pertimbangan utama meminta KPU membatalkan pencalonan DIAmi yakni dua pokok kasus yang sebelumnya telah dijelaskan merupakan pelanggaran yang diketahui oleh khalayak umum.

“Pelanggarannya jelas dalam Pasal 71 UU No 10 Tahun 2016, ditegaskan petahana dilarang menyelenggarakan program dalam kurung waktu enam bulan sebelum pendaftaran calon. Kemudian hal itu dilanggar dan diketahui khalayak umum melalui pemberitaan media jadi tak perlu lagi ada pembuktian atau hak jawab” tegas Ketua Majelis Hakim, Edi Supriayanto di hadapan persidangan, Rabu, 21 Maret 2018 kemarin.

Baca Juga:  PKB Optimis Agus Cukupkan Kursi di Pilgub Sulsel

Adapun pihak tergugat merasa tidak puas dengan keputusan ini, ia harapkan untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Sekedar diketahui, kasus yang dialami Danny-Indira pernah terjadi di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Tahun 2017 lalu. Baca : Bernasib Samakah? Pembatalan Calon Kepala Daerah Incumbent Pernah Terjadi di Daerah Ini

(Saddam Buton)

(Visited 1 times, 1 visits today)
Bottom ad

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.