INIPASTI.COM, JAKARTA – Demokrasi di Indonesia dinilai cacat oleh beberapa kalangan, utamanya bagi oposisi dan kaum kritikus. Salah satunya, mantan sekretaris Menteri BUMN Muhammad Said Didu. Dia memandang bahwa tak ada lagi tempat penyaluran suara rakyat.
“ORDE BUNTU
Selamat datang orde buntu.
Oligarki kekuasaan telah terbentuk.
Tidak ada lagi lembaga politik tempat penyaluran suara rakyat,
Aspirasi lewat medsos penjara mengancam.
Aspirasi lewat demo, maut bisa menjemput.
Sementara BezzeRp selalu mengintai, siap menghujat, cekatan menghujam, bebas berbuat apa saja, 24 jam pintu dibuka utk melaporkan dan mereka ‘bebas’ hukum,” tulisnya dalam laman Facebook Muhammad Said Didu pada 12 Oktober lalu.
Merasa miris dengan kasus yang menimpa Eks Dandim Kendari Kolonel Kav Hendi Suhendi, dia pun memberikan saran nyeleneh ke Menkominfo. Menurutnya, sebaiknya seluruh perangkat negara dilarang saja menggunakan medsos dan harus menuju pemerintahan.
“Pak Menteri Kominfo @rudiantara_id yth, daripada menimbulkan masalah, lebih baik PNS, peg BUMN, TNI, POLRI dan keluarga dilarang saja gunakan medsos dan hanya diizinkan membaca berita yg disiapkan oleh pemerintah dg keharusan memuji,” sebutnya lewat akun Twitter-nya @msaid_didu pada Selasa, 15 Oktober 2019 kemarin.
“Sepertinya akan laku jika ada yang buat training cara membuat mention di medsos yg kepada istri TNI, POLRI, ASN, dan pejabat BUMN yg isinya memuji pemerintah agar suami mereka cepat naik pangkat,” tambahnya di akun facebooknya.
Baginya, pengaplikasian UU saat ini dibolak-balik. Di mana UU tidak memperbolehkan adanya pelarangan menyampaikan pendapat, bahkan diwajibkan adanya perlindungan hukum. Tapi saat ini, kata dia, semua itu dibalik.
(Sule)