INIPASTI.COM, MAKASSAR, — Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) V PPP DPR RI Dr. H Muhammad Aras menerima aspirasi puluhan masyarakat dari Maros dan Pangkep terkait pembebasan lahan untuk pembangunan jalur Kereta Api Makassar-Parepare.
Masyarakat yang merupakan pemilik lahan ini mengeluhkan harga ganti rugi proyek pembangunan rel kereta api. Mereka menilai harga lahan yang ditetapkan tim appraisal (penilai) masih rendah dan tidak merata.
“Ada beberapa temuan di lapangan di pertengahan sawah ada tanah Rp950 rbu per meter, ada yang Rp70 ribu per meter. Ada di rawa tanah dibayar Rp1,2 juta, sementara di belakangnya ada harga Rp70 ribu sampai Rp80 ribu per meter,” sebut salah satu pemilik tanah di Kabupaten Maros, Amurukka, di Kantor DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulsel, Jumat (19/02/2021).
“Kami tidak mengerti kenapa harga berbeda. Kalau begini tentunya tidak adil. Kenapa semacam kepala dusun dan perangkat lurah mempengaruhi masyarakat kalau tidak diambil uangnya maka tidak dibayar, saya mau tanya apakah begitu?,” bebernya lagi.
Menurut Amarukka masih ada 500 warga Maros dan Pangkep pemilik lahan yang belum dibayar ganti ruginya. “Banyak masyarakat yang sudah tandatangan tapi belum dibayar. Bahkan ada yang sudah sampai tujuh bulanan,” katanya.
Salah satu warga Kabupaten Maros, Syarifuddin berharap Anggota Komisi V DPR RI memfasilitasi masyarakat agar bisa mendapatkan hak laik dan adil sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012.
“Kami tentu berharap kepada Pak H Aras agar bisa memfasilitasi masyarakat agar mendapatkan haknya secara laik dan adil sesuai undang-undang,” tegasnya.
Anggota DPR RI, Muhammad Aras mengapresiasi masyarakat pemilik lahan yang telah menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada dirinya.
Ketua DPW PPP Sulsel ini berjanji akan memperjuangkan semua aspirasi tersebut dengan membangun komunikasi dengan pihak Balai kereta api, BPN dan semua pihak yang berpentingan atas pembebasan lahan terkait keluhan warga soal ganti rugi tanah milik warga.
“Kami sebagai wakil rakyat tentu berpikir positif terkait dengan kehadiran mereka dan Insya Allah yang disampaikan yang terkait dengan persoalan harga tertentu karena kami fasilitasi untuk mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait agar ada solusi yang menjadi kesepahaman sehingga tidak satupun hak yang dirugikan,” pungkas Aras.
Soal harga ganti rugi tanah yang tidak merata, kata Aras pihaknya akan mengusulkan dilakukan kembali appraisal agar tidak terjadi kesalahpahaman soal ketentuan harga ganti rugi. Sebab sistem penilaian harga tergantung pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
“Harga ada yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, ada yang lahan tidur dengan lahan produktif juga berbeda harganya. Itulah menjadi keluhannya lahan produktif ternyata dinilai rendah dan tidak produktif lahan tidur. Maka nilai tinggi ini yang dipertanyakan oleh mereka kami berharap bisa diturunkan tim kembali untuk menilai,” tutup Aras.
(Muh. Seilessy)