AMERIKA Serikat (AS) terlalu cepat mendorong Inggris ke dalam aksi militer di Irak, kata mantak duta besar Inggris untuk PBB setelah keluarnya laporan Chilcot. Laporang yang telah lama ditunggu itu mengatakan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair telah membesar-besarkan ancaman yang dimiliki Saddam Hussein–aksi militer bukan merupakan pilihan akhir.
Sir Jeremy Greenstock, dubes Inggris untuk PBB pada 2003, mengatakan Mr Blair menginginkan adanya sesolusi PBB yang mendukung aksi militer. Namun, dia memberitahu BBC bahwa seorang pejabat senior AS menganggap hal itu “buang waktu”.
Laporan Chilcot dipublikasikan pada Rabu dan butuh waktu tujuh tahun untuk disusun. Sir John Chilcot–ketua penyelidikan Perang Inggris di Irak–menyimpulkan Tony Blair telah mengirim pasukan yang tidak siap ke dalam pertempuran dan memiliki perencanaan pasca-perang yang “sepenuhnya tidak memadai”
‘Tidak ada ancaman mendesak’
Invasi militer 2003 bukan merupakan pilihan terakhir yang disampaikan kepada anggota parlemen dan publik, kata Sir John, serta menambahkan bahwa tidak ada “ancaman mendesak” dari Saddam Hussein, dan laporan intelijen yang diajukan “belum dijustifikasi”.
Sir Jeremy mengatakan dia merasa bahwa Tony Blair ingin menunggu lebih lama lagi sebelum melakukan aksi militer. Akan jauh “lebih aman” memberi kesempatan enam bulan lagi kepada pemeriksa persenjataan di Irak untuk meneruskan pekerjaan mereka, tambahnya.
“Saya merasakan hal tersebut pada waktu itu, rakyat Inggris merasakan hal tersebut pada waktu itu, saya kira perdana menterri juga merasakan hal tersebut pada waktu itu, bahwa Amerika Serikat mendorong kita untuk terlalu dini melakukan aksi militer,” katanya kepada Radio BBC.
Mr Blair ingin memperoleh resolusi PBB sebelum konflik tersebut namun pejabat Amerika Serikat tidak menginginkan adanya resolusi, imbuh sang mantan dubes.
“Pihak Amerika tidak tulus soal resolusi PBB, tetapi perdana menteri tulus soal resolusi karena dia berpikir ada kemungkinan Saddam Hussein akan menarik diri sebelum kita gunakan kekuatan militer.
“Dan George Bush untuk sementara waktu setuju dengan Blair. Namun, orang-orang di belakang Bush tidak setuju denga dia dan menganggap hal itu hanya buang waktu.”
Jenderal Tim Cross–perwira militer Inggris paling senior yang terlibat dalam perencanan perang–mengatakan bahwa mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Donald Rumsfeld tidak ingin mendengar PBB maupun Inggris mengenai tindakan yang harus dilakukan pascainvasi militer.
Dia mengatakan bahwa AS telah melucuti tentara Irak dan patrai Ba’ath yang berkuasa tanpa melakukan konsultasi dengan pihak lain.
Administrator Amerika di Irak saat itu, Paul Bremer, memberitahu BBC Newsnight bahwa pejabat Inggris telah diberi briefing menyeluruh mengenai strategi menghadapi partai Ba’ath.
“Keputusan khusus itu disetujui oleh presiden Amerika Serikat, menteri pertahanan, dan kepala staf gabungan AS.
“Hal itu sebelumnya telah didiskusikan oleh penasihat keamanan nasional saya dengan pihak berwenang di London 10 hari sebelum hal itu dilakukan–dia tidak menerima keberetan apapun,” imbuh Paul Bremer.
Departemen luar negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya tidak akan merespons hasil temuan dari laporan Chilcot karena tengah berfokus pada persoalan yang sedang terjadi saat ini di Timur Tengah.
“Kami tidak akan mengujinya, kami tidak akan mencoba membuat analisis tentang itu atau membuat penilaian mengenai temuan itu sama sekali,” kata juru bicara deplu.
“Fokus kami adalah tantangan yang kami hadapi di Irak dan Syria saat ini.”
Menyusul penerbitan laporan tersebut, Mr Blair mengatakan dirinya bertanggung jawab atas “kesalahan dalam perencanaan dan proses” yang ditemukan dalam penyelidikan itu.
Dia mengatakan bahwa dirinya merasakan “kesedihan, penyesalan, dan permintaan maaf yang jauh lebih dalam daripada yang mungkin diketahui” atas kesedihan yang dialami oleh mereka yang orang terkasihnya tewas.
Namun, dia berkeras bahwa dia dapat menatap mata keluarga yang tewas–dan mata seluruh warga negara–dan mengatakan bahwa dirinya tidak menyesatkan siapapun dalam invasi, bahwa mereka yang bertugas tidaklah tewas sia-sia, dan bahwa apa yang dia lakukan benar adanya.
Juru bicara sejumlah keluarga dari 179 petugas dan warga sipil yang terbunuh di Irak antara 2003 hingga 2009 mengatakan bahwa orang terkasih mereka tewas “sia-sia demi tujuan dan alasan yang adil”.
‘Tindakan Agresi’
Perdana Menteri David Cameron, yang memberi suara setuju ikut perang pada 2003, memberi tahu parlemen bahwa adalah penting untuk”benar-benar mengambil pelajaran dari hal tersebut di masa depan” dan meningkatkan kinerja pemerintah dan cara memperlakukan pertimbangan hukum.
Pemimpin partai buruh Jeremy Cornyn–yang memberi suara menentang aksi militer–mengatakan laporan tersebut membuktikan Perang Irak merupakan “agresi militer yang dilakukan dengan alasan palsu”, sesuatu yang kata dia sejak “sekian lama dianggap tindakan ilegal oleh opini internasional yang begitu besar jumlahnya”.