Makassar Punya Penasehat Keuangan

Kepala BPKA, Erwin Haiyya naskah keputusan Wali Kota Makassar kepada Andi K Lologau terkait penunjukannya sebagai penasehat Keuangan dan BUMD Kota Makassar, Sabtu, (4/2/2017)

INIPASTI.COM, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kini resmi memiliki penasehat Keuangan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kepala Badan Keuangan dan Aset (BPKA) Pemkot Makassar, Erwin Syafruddin Haiya secara langsung menyerahkan naskah keputusan Wali Kota Makassar tersebut pada, Sabtu, 4 Februari kemarin. Isi naskah tersebut tertera satu nama yaitu Andi Kangkung Lologau. Erwin Haiya menyatakan bahwa mantan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel itulah yang menjabat sebagai penasehat Pemkot Makassar di Bidang Keuangan dan BUMD.

“Naskah keputusan telah diserahkan pada Sabtu kemarin. Secara resmi beliau (Andi K Lologau,red) menjabat sebagai nasehat sesuai isi naskah keputusan Wali Kota Makassar itu,” jelasnya saat dikonfirmasi oleh tim inipasti.com, Senin, (6/2/2017).

Baca Juga:  Earth Hour Makassar Ikut Berpartisipasi Tanam 200 Pohon Mangrove di Makassar

Selaku Kepala BPKA, Erwin Haiyya berharap kinerja pengelolaan keuangan dan BUMD Kota Makassar semakin optimal dengan hadirnya Andi K Lologau sebagai penasehat. Dimana diera kepemimpinan Andi K Lologau sebagai Kepala BPK RI Sulsek, Pemkot Makassar telah meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemda 2015 dari BPK.

“Dengan penunjukan beliau sebagai Penasehat Pemerintah Kota Makassar, diharapkan kinerja pengelolaan Keuangan dan BUMD pada Pemerintah Kota Makassar semakin optimal, akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” harapnya.

Untuk diketahui, Pemberian opini WTP oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sejak 2015 lalu menggunakan sistem pengelolaan keuangan berbasis akrual. Sistem tersebut mengharuskan sistem pencatatan laporan keuangan dilakukan dengan menyandingkan pendapatan dan biaya pada periode saat terjadinya transaksi kas, bukan pencatatan pada saat pendapatan tersebut diterima ataupun biaya tersebut dibayarkan (cash basis).

Baca Juga:  Karyawan Muslim di Makassar Tak Boleh Pakai Atribut Natal

Penyerahan piagam pada saat itu diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulsel, Alfiker Siringoringo. Andi K Lologau turut menyaksikan pemberian penghargaan tersebut di Gedung Keuangan Negara II, Makassar, 20 Desember 2016 lalu. Erwin berharap capaian WTP tersebut bisa dipertahan bahkan lebih baik dengan adanya penasehat.