Oleh: Agung SS Raharjo
INIPASTI.COM, Revolusi hijau menandai sebuah babak baru bagaimana persoalan pangan dan usaha pertanian dikembangkan. Kebijakan pangan tersebut pun kemudian membentuk sebuah habituasi pangan ‘baru’ dinegeri ini. Pembangunan pertanian era Soeharto kala itu adalah pemenuhan kebutuhan pangan penduduknya dengan agenda “beras-isasi” dari ujung pulau Sumatera hingga Papua. Beras menjadi tolok ukur kesejahteraan dan keberhasilan pertanian.
Pertanian menjadi leading sektor andalan yang tak bisa dilupakan terutama program persawahannya. Soeharto benar-benar menempatkan urusan tersebut sebagai satu pondasi pembangunan negara menuju kesejahteraan dan kemajuan negara. Pertanian menjadi pijakan ekonomi menuju era tinggal landas yang berkonsep seperti layaknya negara maju di belahan utara khatulistiwa. Beragam alih teknologi mulai hadir mewarnai dunia pertanian negeri ini. Pun disaat bersamaan pemerintah juga melakukan sistem kendali atas arus hulu hilir sektor pertanian tak terkecuali urusan harga komoditas.
Kembali pada persoalan kultur budaya pangan sebagian penduduk negeri ini pasca Revolusi Hijau, problem klasik yang masih saja ditemui dalam konteks preferensi pangan adalah sikap ketergantungan terhadap satu sumber pangan penghasil karbohidrat yaitu beras. Beras-isasi ini menjadi sebuah mega proyek yang menyita banyak energi dan modal. Tidak semata berkaitan dengan urusan teknis, namun pertanian pada masa orde baru menjadi sebuah pondasi ekonomi yang diyakini akan membawa Indonesia menjadi negara maju sebagaimana yang terjadi pada negara-negara donor yaitu negara-negara berideologi kapitalis.
Dilema Kesejahteraan
Beras disadari atau tidak telah menjadi komoditas pengukur kesejahteraan sebuah rumah tangga. Dan kondisi ini seiring waktu menjadi sisi problematis tersendir bagi sebagian pemangku kebijakan. Beras yang diidentikan sebagai bahan pangan pokok, terutama sebagai sumber karbohidrat, dalam skala pemenuhannya perlu mendapat perhatian. Artinya bahwa jangan sampai pemenuhan kebutuhan karbohidrat menjadi benar-benar sangat tergantung pada satu komoditas saja. Preferensi pangan (karbohidrat) sebagian masyarakat tidak berkembang atau enggan beralih. Ini akan menjadi sebuah dilema bagi ukuran kesehatan bahkan sebuah kesejahteraan. Mengapa ini akan menjadi dilema bagi kesejahteraan, karena hingga saat ini beras menjadi salah satu komoditas pangan yang memberikan dampak pada garis kemiskinan tertinggi, disamping rokok kretek filter.
Oleh karena itu menjadi sangat dilematis tatkala pengukuran kesejahteraan ini disebabkan oleh satu komoditas pangan yang begitu sangat disukai sehingga memunculkan sikap ketergantungan. Problem ketersediaan dan fluktuasi harga akan men-drive sisi ekonomi sebagai pijakan pengukuran kesejahteraan. Ketiadaan daya beli akibat pembentukan harga ditingkat konsumen yang tak bersahabat bagi kantong masyarakat menengah ke bawah, secara otomatis menambah “pundi-pundi” angka kemiskinan. Akan berbeda halnya jika, sumber pangan ini memiliki beberapa alternatif pengganti yang mampu memunculkan kesan psikologis dan preferensi baru. Karena pada kenyataannya, disadari atau tidak ukuran kesejahteraan bisa diubah berdasar pembentukan preferensi baru ditingkat masyarakat. Dan ini memang tidak mudah. Derivasi simbol angka-angka memang ada pentingnya bagi kerja-kerja kebijakan, namun demikian bagaimanapun kesejahteraan perlu dimaknai lebih subtantif. Diantaranya melepaskan ketergantungan pada satu nilai makanan tertentu dengan membangun sebuah habituasi konsumsi pangan yang lebih variatif. Membangun sebuah preferensi alternatif sumber-sumber gizi, termasuk didalamnya pangan sumber karbohidrat.
Diversifikasi Pangan
Kementerian Pertanian (kementan) secara intensif dan massif menggagungkan gerakan diversifikasi pangan lokal. Ini menjadi sesuatu yang menarik, dalam proses penderasan serta membangun mind set baru tentang alternatif pangan lokal sebagai kulinary keseharian. Gerakan ini lebih tepatnya ingin memberi sebuah pengetahuan potensi alternatif sumber karbohidrat non beras. Beragam olahan pangan berbahan dasar singkong, ubi, porang,dan jagung disajikan sedemikian rupa dengan beragam cita rasa.
Persoalan keanekaragaman konsumsi pangan disebagian penduduk negeri ini memang perlu mendapat perhatian. Gaya berkonsumsi pangan (karbohidrat) yang cenderung monoton menjadikan sebagain dari kita bertindak abai terhadap potensi sumber kabohidrat non beras. Beras telah menjadi sebuah habituasi pangan yang belum mampu terdistorsi oleh alternatif pangan lainnya.
Langkah pemerintah untuk meliterasi masyarakat terhadap keberagaman sumber pangan (karbohidrat) non beras adalah langkah yang perlu diapresiasi. Dulu kita mengenal program “One Day No Rice”, kini intervensi kebijakan berupa diversifikasi pangan non beras kembali membawa angin segar bagi penguatan ketahanan pangan dilevel masyarakat. Gerakan ini harus menjadi sebuah habituasi baru dalam tata nilai budaya pangan penduduk negeri ini. Bourdieu (1990) melihat habituasi sebagai satu realitas yang merangkum didalamnya sejumlah nilai yang dihayati dalam pola perilaku manusia. Artinya bahwa gerakan diversifikasi pangan, dalam hal ini pangan non beras, menjadi sebuah sekumpulan nilai yang diterima kontruksinya dalam ruang sosial untuk dihayati dan pada masa waktu yang relatif lama akan mengendap menjadi dasar pijakan cara berfikir dan bertindak. Dan selanjutnya menjadi keputusan-keputusan perilaku yang dianut dan disosialisaikan kembali kepada orang-orang disekitarnya. Pada tahap inilah habituasi baru konsumsi pangan (karbohidrat) non beras akan hadir terbarukan.
Beras dalam konstruk habitus pangan adalah tata nilai dan budaya, keberadaannya tidak semata hanya butir-butir fisik yang enak dinikmati. Namun juga ada ungkapan kepantasan, kepuasan dan kesenangan yang melingkupinya. Oleh karena itu, gerakan diversifikasi pangan yang sedang dibangun saat ini harus memberikan tawaran nilai baru yang mampu memberikan pengetahuan yang berarti. Literasi yang intens harus terus dilakukan secara kontinu dan menarik. Tanpa ada perubahan mind set tentang nilai suatu komoditas pangan baru maka akan sulit menggeser dominasi beras atau nasi sebagai sumber karbohidrat di meja-meja keluarga, pertemuan, dan lain sebagainya. Bahkan hanya sekedar pengganti satu waktu rutinitas konsumsi tiga kali sehari. Gerakan diversifakasi pangan yang diinisiasi oleh pemerintah adalah gerakan internalisasi nilai, maka perlu nafas panjang dan daya tahan. Jika tidak dimulai dari sekarang kapan lagi akan menuai hasilnya.
Penulis:
Analis Ketahanan Pangan
Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian
