INIPASTI.COM,MAKASSAR – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, meminta Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/kota membuka diri terhadap pembiayaan swasta dalam membangun infrastruktur.
“Saya harap, daerah dapat memanfaatkan berbagai kemungkinan pembiayaan untuk proyek infrastruktur khususnya pembiayaan swasta,”kata Bambang, dalam Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Dalam Rangka Penyelarasan Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah Tahun 2018, di Makassar, Rabu (1/3/2017)
Menurutnya, dengan adanya pembiayaan swasta, maka proyek infrastruktur dapat cepat terselesaikan. Untuk itu, Ia meminta agar pemda dapat mengajukan satu usulan Proyek Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan infrastruktur prioritas.
“Saya menantang, pemerintah daerah mengusulkan satu KPBU untuk proyek infrastruktur kepada kami di Bappenas, satu per provinsi sudah cukup,” ungkapnya.
Menurutnya, setiap provinsi terdapat terdapat satu proyek infrastruktur yang dapat dilaksanakan dengan skema KPBU, “selain pembangkit listrik, proyek yang dapat diusulkan seperti
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), atau bisa juga fasilitas transportasi perkotaan,” jelasnya.
Seperti diketahui, KPBU memiliki empat skema proyek antara lain skema KPBU dengan penjaminan pemerintah, skema KPBU dengan pengembalian investasi melalui tarif dan dana dukungan tunai (viability gap fund), dan skema dengan pengembalian investasi melalui melalui “availability payment,” serta skema KPBU dengan dukungan sebagian konstruksi.
Selain itu, Bambang mendorong Pemerintah Kota Makassar satu mode transportasi massal, menyelesaikan masalah kemacetan yaitu Mass Rapid Transit (MRT).
“Masalah kemacetan tidak akan selesai, hanya dengan membangun jalan layang dan jalan tol dan sudah terbukti di Jakarta. Solusinya yaitu membangun transportasi massal,” ungkapnya.
Bambang menambahkan, kalau kemudian merasa sulit menghadirkan MRT, maka bisa dibantu melalui Pemprov. “Kalau Kota Makassar mungkin merasa sulit, pemprov bisa menjadi penanggungjawabnya. Di Beberapa kota besar sudah mulai memikirkan masalah ini,”terangnya.