INIPASTI.COM, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mengupayakan penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperuntukkan untuk para pegawai khususnya masalah pembayaran gaji. Bahkan menemui Banggar DPR RI bersama Kementerian, juga sudah dilakukan. Saat ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel berharap agar ada penambahan anggaran tersebut.
Kepala Bappeda Sulsel, Jufri Rahman menjelaskan, masalah DAU sudah dibahas bersama dengan Banggar DPR RI. Tentu yang diinginkan adalah hasil akhir dari pertemuan tersebut.
“Pada dasarnya, DAU yang diperoleh ini tidak sesuai dengan rasio peningkatan pegawai setelah adanya penyeraham kewenangan ke Provinsi,” kata Jufri, Kamis (24/11).
Ia menambahkan, hal itu juga sudah dibahasakan pada saat pertemuan dengan anggota Banggar DPR RI, Hamka B Kady. Bahkan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo telah bertemu Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
“Mereka menjanjikan akan segera menindaklanjuti masalah tersebut. Karena bukan ini saja permasalahannya. Selain menggaji para guru, tenaga kehutanan dan pegawai terminal yang berpindah. Kita harus berpikir nasib para tenaga honorer lagi,” terang Jufri.
Jufri menyebutkan, peningkatan DAU 2017 tidak sebanding dengan peningkatan jumlah pegawai. Pada tahun 2016, DAU Sulsel Rp1,3 triliun untuk 10 ribu pegawai. Tahun 2017, DAU Sulsel hanya Rp2,2 triliun, dengan penambahan 17 ribu pegawai.
“Khusus gaji saja, dibutuhkan DAU Rp2,9 triliun. Sehingga ada kekurangan sekitar Rp700 miliar. Jika tidak ada tambahan maka pihaknya akan menutupi dari dana Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.
Penggunaan anggaran ini, menurutnya adalah salah satu imbas karena adanya penyerahan kewenangan yang tidak dibarengi dengan pelimpahan pembiayaan. Dengan kondisi ini maka beban APBD semakin berat.
“Seharusnya pemerintah pusat, benar-benar memperhitungkannya. Yang ada sekarang ini, masalah ini seperti bom waktu yang siap meledak di daerah,” ucapnya.
Sementara itu, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, masalah DAU sudah dibahas bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mengkaji kembali kekurangan Dana Alokasi Umum (DAU). Saat ini, masih ada kekurangan DAU sekitar Rp700 miliar, untuk membayar gaji pegawai.
“Saya sudah membicarakan ini, beberapa waktu lalu saat pertemuan di Jakarta, baru-baru ini. Dalam pertemuan itu, Menkeu meminta Pemprov melakukan hitung-hitungan kembali terkait kekurangan DAU Sulsel,” ungkapnya.
SYL menyebutkan saat ini, pihaknya telah melakukan hitung-hitungan kembali, dari kekurangan DAU yang dimiliki Sulsel.(*)
Baca juga : Tanda Tanya Minimnya DAU Sulsel
//
