Pengambilalihan Demokrat ala Moeldoko yang Dinilai Kasar dan Tega

INIPASTI.COM, Jakarta –  Acara yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, mengangkat Kepala Staf Presiden (KSP) sebagai ketua umum baru menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ini dianggap ironi lantaran KLB melibatkan pejabat negara yang bukannya melindungi semua partai.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3), membuat pihaknya dan juga Indonesia berkabung. SBY mengatakan Moeldoko dengan darah dingin telah melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono lewat Kongres Luar Biasa ini.

Inline Ad

Selain SBY, banyak juga pihak lain yang memandang kegiatan ini merupakan bagain dari upaya mengacak-acak dan pengambilalihan kepemimpinan partai oleh pihak eksternal.

Pemerhati politik, M Rizal Fadillah menjadi salah satu pihak yang menilai demikian. Sebab menurutnya, Moeldoko yang menerima jabatan ketua umum Partai Demokrat versi KLB Deliserdang mempertegas keterlibatan penguasa dalam prahara ini.

“Rakyat dapat membaca dengan mudah hal ini (KLB Deliserdang) adalah permainan kasar Moeldoko yang menjadi kepanjangan tangan kekuasaan,” ujar Rizal dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politi RMOL, Sabtu (6/3).

Baca Juga:  Komunal Resmi Jadi Basis Pendukung Akbar Faizal

Disamping itu, Saiful Mujani juga memberikan komentar terkait kondisi KLB Demokrat di Sumut dia mengatakan ini merupakan bentuk dari kemunduran besar demokrasi Indonesia. Dia menilai terlaksananya KLB itu menunjukkan negara gagal menjamin independensi partai politik.

https://twitter.com/saiful_mujani/status/1367797350685569029?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1367797350685569029%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fd-10740964601786933079.ampproject.net%2F2102200206006%2Fframe.html

“Zaman Orba saja yang otoriter pengambilalihan kekuasaan lewat KLB oleh kader partai sendiri. Kasus PDI misalnya. Di era demokrasi sekarang Demokrat justru diambil alih oleh pejabat negara yang mestinya melindungi semua partai. Ironi luar biasa,” kata pendiri lembaga survei SMRC, Saiful Mujani, melalui akun Twitter, Jumat (5/3/2021).

“Kemunduran besar dalam demokrasi kita, negara gagal menjamin independensi partai politik, pejabat negara yang harusnya melindungi semua partai yang ada malah mengambil alih adalah fakta buruknya demokrasi kita,” ucapnya.

Lebih lanjut, Saiful Mujani menilai KLB Demokrat di Sumut yang menunjuk Kepala KSP Moeldoko sebagai ketum ini baru pertama kali terjadi di Indonesia. Hal itu, kata dia, menunjukakn yang dilakukan Moeldoko sebagai pihak yang berada di lingkaran kekuasaan, kasar dan buruk.

“Yang luar biasa pada kasus Demokrat ini, Moeldoko yang bukan kader atau mantan kader mengambil alih kekuasaan di Demokrat, dan dia justru lingkaran Istana, pejabat negara. Itu kasar dan ugly sekali. Nggak pernah terjadi dalam sejarah kita,” ujarnya.

Baca Juga:  Kantongi Rekomendasi PAN, None Incar NasDem dari Danny

Kemudian Saiful Mujani memberi pandangan terkait latar belakang timbulnya pengambilalihan Partai Demokrat melalui KLB tersebut. Menurutnya, ada faktor kader, mantan kader, hingga sumber daya Moeldoko yang melatarbelakangi KLB itu.

“Kader, mantan kader Demokrat yang kalah dalam kongres tahun lalu dan petualang politik di luar partai yang saya duga punya resources besar untuk memgambil alih kepemimpinan di Demokrat. Kenapa Moeldoko penting? Karena dia tertarik dan analisis saya dia punya resources,” paparnya.

Saiful Mujani lantas memberikan dua skenario yang bisa terjadi selanjutnya terhadap Demokrat. Terlepas sah tidak sahnya KLB Demokrat berdasarkan AD/ART, persoalan tersebut, kata dia, akan berujung pada jalur hukum pengadilan dan bahkan tidak bisa ikutnya Demokrat dalam kontestasi pemilu.

“Sah dan tidak sah KLB itu kan ukurannya AD/ART Partai Demokrat sendiri. Menkum HAM tentu punya penilaian sendiri atas dasar AD dan ART itu. Kalau disahkan oleh Menkum HAM, Demokrat AHY pasti tidak terima, maka akan menempuh jalur hukum di pengadilan. Prosesnya bisa panjang sampai ke Mahkamah Agung. Kalau tidak ada kepastian kepengurusan Demokrat atau ada dualisme kepemimpinan, Demokrat terancam tak bisa ikut Pemilu 2024,” ungkapnya.(eq)

(Visited 1 times, 1 visits today)
Bottom ad

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.