INIPASTI.COM, MAKASSAR – Pemerintah Pusat telah menggelontorkan anggaran yang diperuntukkan tahun depan. Provinsi Sulawesi Selatan, telah mendapatkan anggaran sebesar Rp 1,986 triliun untuk 21 Kabupaten.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menegaskan penggunaan dana desa tahun depan wajib dilakukan secara swakelola.
“Penggunaan dana desa tahun depan, wajib dilakukan secara swakelola. Kalau (penggunaan) dana desa menggunakan kontraktor maka sebaga pelanggaran,” kata Menteri PDTT, Eko Putro Sandjojo.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Selatan, Mustari Soba mengakui bahwa sesuai intruksi dari Presiden Joko Widodo, agar pengelolaan dana desa 2018 harus menggunakan swakelola .
“2018 pengelolaan harus swakelola tidak boleh dipihak ketigakan. Ini dilakukan agar perputaran uang tetap didaerah tersebut. Kemudian dapat menyasar langsung untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Mustari pada inipasti.com, Jumat (8/12/2017)
Mustari mencontohkan, dalam mengerjakan pembangunan infrastrukur inikan bisa menggunakan tenaga dari masyarakat, mereka bisa dibayar dengan gaji harian atau mingguan.
Hal senada juga diungkapkan oleh, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sulsel Rais Rahman bahwa, untuk tahun 2018 daerah harus mengoptimalisaai dana desa dengan sistem swakelola.
“Sistem swakelola tidak melibatkan pihak ketiga tapi semua dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat lebih padat karya,”paparnya.
Sulsel setiap tahunnya, mendapat kenaikan Dana Desa dari 2015 senilai Rp 635 miliar, 2016 Rp 1,425 triliun kemudian pada tahun 2017 nilanya Rp 1,820 triliun. Pada tahun 2018, Sulsel kembali mendapat kucuran anggaran sebesar Rp 1,986 triliun. (Iin Nurfahraeni)