INIPASTI.COM, MAKASSAR – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Soni Sumarsono meminta , Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Penduduk dan Keluarga Berencana untuk membuka posko pengaduan termasuk saat hari pencoblosan nanti, yang terkait dengan data kependudukan
Menurutnya, posko pengaduan ini dihadirkan memantau pelaksanaan pilkada serentak terutama ketika berbicara data kependudukan. “ Kalau tidak ada laporan bagus, artinya semua berjalan dengan baik. Saya pernah menerapkan ini, waktu di Jakarta, memerintahkan Dukcapil di sana membuka posko, terutama saat hari pencoblosan,Sehingga permasalahannya diketahui,” ujarnya
Ia menambahkan, bukan Kepala Dinasnya yang akan turun nanti. Inikan ada kepala bidang dan staf, perhari mereka gantian piket. Menurutnya peran dari Dukcapil baik secara teknis dan politik ini sangat penting strategis.
“Pemilu bisa gagal kalau teman-teman Dukcapil sabotase, misalnya masalah data kependudukan dan sebagainya” kata Dirjen Otonomi Daerah ini, Kamis (4/5/2018) Dalam Rakor Pemantapan Pilkada Serentak di Hotel Karebosi Condotel.
Ia menyebutkan, permasalahan yang sering terjadi terkait Pilkada adalah masalah KTP, data pemilih. Dari pemilu ke pemilu, Daftar Pemilih Tetap (DPT) selalu saja menjadi permasalahan.
“Inilah yang selalu menjadi celah untuk dipermasalahkan, tanpa kita sadari ini bisa dimanfaatkan. Presiden sering mendapat pengaduan terkait dengan e-KTP ini,”ujarnya
Soni pun meminta keaktifan Dukcapil yang ada di Kabupaten dan Kota, permasalahan blangko ini sudah tidak ada masalah lagi, Karen Dirjen Dukcapil, Prof Zudan mengaku stok blangko banyak.
“Ibu Kadis, (Sukarniaty, red) bisa koordinasi dengan teman-teman di sana untuk langsung mengambil blangko yang ada,” ungkap Soni.
Soni pun memberi catatan terhadap Kabupaten dan kota yang perekaman e-KTPnya belum mencapai target, seperti Enrekang, Jeneponto dan Makassar.
(Iin Nurfahraeni)