Politik, TNI dan Risiko Menanggalkan Ketentaraan

Pangdam VII Wirabuana, Mayjen TNI Agus SB. (Foto: Ahadri)
Top Ad

INIPASTI.COM, MAKASSAR – Banyaknya Anggota TNI yang saat ini diduga terlibat dalam politik praktis di era demokrasi, membuat Pangdam VII Wirabuana Mayjen TNI Agus Surya Bakti angkat bicara. Ia mengatakan, kalau jika anggotanya terlibat dengan meminta dukungan dari anggota TNI akan ditanggalkan ketentaraannya.

“Kebanyakan anggota TNI yang terlibat itu mau maju dengan mengandalkan kekuatan TNI untuk gerakan politik dan itu harus ditanggalkan ketentaraannya karena sikap kenetralannya tidak ada,” ujarnya, Kamis (15/12/2016).

Inline Ad

Pangdam juga menambahkan kalau TNI hanya dibutuhkan untuk bangsa dan negara dengan bukan untuk kepentingan pribadi dengan mengutamakan politik praktis.

“TNI hanya bisa dibutuhkan untuk kepentingan bangsa dan negara dan bukan kepentingan pribadi maupun kelompok dan perorangan,” tambahnya.

Pangdam juga mengungkapkan, kalau TNI itu harus menjaga sikap netralitas untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Sebuah kenetralan itu wajib tidak bisa dibantah karena apa? kalau TNI sebagian rakyat bagi penjaga kedaulatan negara kemudian tidak netral maka dia bisa digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu, maka TNI harus menjaga kenetralannya agar berguna bagi bangsa dan negara kita,” tandasnya.

Bottom ad