INIPASTI.COM, Banyak negara yang telah mengalami persoalan pengelolaan pangan, pada era tahun 1970-1980 an, karena menghadapi krisis pangan global. Disinilah kemudian banyak pakar kemudian menaruh perhatian terhadap pentingnya penyediaan pangan yang memadai secara besar-besaran. Selain membangun kebijakan pembangunan pertanian yang memunculkan gerakan “Revolusi Hijau” saat bersamaan konsepsi tentang peran negara juga didefinisikan dengan jelas. Negara secara dominan mengambil peran yang dominan dalam penyediaan pangan bagi penduduknya dan dalam pengurangan jumlah penduduk rawan pangan. Konsep ketahanan pangan dikenalkan sebagai sebuah sistem yang berfokus pada aspek ketersediaan pangan berskala nasional (Foster,1992). Konsep penyediaan pangan saat itu tidak lain adalah meletakkan negara sebagai instrument formal penyediaan pangan pada level makro. Sehingga negara bergerak secara proaktif dalam penyediaan pangan dengan pendekatan kalkulasi kebutuhan yang harus disediakan secara nasional. Artinya bahwa saat negara memiliki stok cadangan yang memadai maka dapat dipastikan potensi rawan pangan akan dapat dicegah dan diatasi. Semakin besar stok pangan maka semakin siap negara menghadapai persoalan pangan
Prakarsa penguatan ketahanan pangan ternyata menemui sebuah persoalan baru. Memang pada sebagian persoalan pangan dapat tertangani secara efektif, akan tetapi pada titik dimana ketersediaan pangan tersedia berlimpah ternyata disaat bersamaan kelaparan atau kondisi rawan pangan masih saja ditemui cukup tinggi. Angka kemiskinan, yang di drive salah satunya oleh persoalan akses pangan, tidak serta merta kemudian menurun tatkala penyediaan pangan dipenuhi secara memadai.
Sebuah Pemaknaan
Pilar ketahanan pangan yang diidentifikasi meliputi dimensi ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan harus dihimpun dan diletakkan dalam konstruksi makna ketahanan pangan yang lebih luas. Bahwa bukan persoalan teknis produksi, pengolahan, dan logistik (supply chain) saja yang harus diurusi namun juga memuat didalamnya wawasan persoalan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Dan hal inilah yang sebenarnya tidak kalah subtantif dalam penyelesaian persoalan ketahanan pangan. Belum kemudian persoalan persepsi yang memicu deprivasi kepemilikan sumber produksi dengan ditandainya maraknya alih fungsi lahan. Disadari atau tidak bahwa cara sebagian masyarakat dalam mencari nafkah menemui cara yang berubah. Lahan-lahan produktif pangan diperjualbelikan dalam koridor hubungan mutualisme ekonomi yang kuat. Dan ini tentunya harus ditangkap sebagai dinamika kondisi ditingkat riil. Belum kemudian aspek-aspek lain yang turut mewarnai proses penguatan ketahanan pangan.
Beragam program penguatan pangan, akan terasa hampa dan hambar tatkala pemerintah hanya berhenti pada angka-angka anggaran yang tidak memberikan efek sosial ekonomi berbasis pemberdayaan. Kita memang tidak bisa menutup mata, bahwa sebagian proses produksi pangan kita akan menyerap dana-dana tersebut untuk pemenuhan kebutuhan alat-alat produksi ataupun kebutuhan lainnya. Tentu hal ini juga memiliki nilai urgensi tertentu dan harus diakui sebagai sebuah kebutuhan. Kemajuan teknologi harus dapat dinikmati dan dimanfaatkan dalam mendukung peningkatan dan penguatan pangan. Meski dalam konteks pengetahuan keilmuan tertentu, mekanisasi pertanian telah memunculkan perdebatan tersendiri diruang akademik maupun hanya sekedar obrolan diwarung kopi. Akan tetap hal demikian ini merupakan satu hal biasa dalam menyikapi sebuah perubahan. Bagi kita yang masih menyakini pendekatan strukturalisme instrumental, relasi perubahan yang hadir ditengah-tengah masyarakat akan dengan sendirinya mengalami titik keseimbangan dan ketenangan.
Kembali menyoal pemaknaan kita tentang ketahanan pangan, meski secara eksplisit dan kontruktif awam kita dikenalkan dengan pendekatan 3 pilar ketahanan pangan yaitu, ketersediaan, keterjangkuan, dan pemanfaatan pangan, mencakup didalamnya persoalan jaminan keamanan pangan, namun dalam mentelaah dan menyimpulkan persoalan pangan ini harus didukung dengan instrument pengetahuan yang lebih luas. Perjalanan sejarah tentang pangan dapat dianggap sama tuanya tatkala berbicara tentang model mode of production. Yaitu persoalan bagaimana model dan rules ekonomi berproduksi dengan kekhasan dan karakteristinya masing-masing. Bagi sebagian negara-negara berkembang, keberadaan sektor pertanian menjalani dan mengalami sebuah proses perubahan cukup revolusif. Dari sebuah struktur sosial yang masih cukup sederhana hingga menemui semua era mekanisasi yang begitu revolusioner.
Pangan adalah entitas sosial budaya. Pangan berkaitan dengan konstruk kebijakan politik pangan yang dengannya haluan pembangunan pertanian ditentukan. Pangan juga bercerita tentang individu dan negara disaat yang bersamaan. Pangan pun berkelindan dengan persoalan eksistensi ekosistem alam. Kita pun bisa mengkaitkanya dengan budaya waris lahan dalam jalur keturunan. Dan masih banyak lainnya yang menandai kompleksitas urusan pangan tersebut.
Penulis
Agung SS Raharjo,
Analis Ketahanan Pangan
Badan Ketahanan Pangan