Rocky Gerung Tanggapi Menag Fachrul Razi dan Radikalisme

Menag RI Fachrul Razi dan Pengamat Politik Rocky Gerung.
Top Ad

INIPASTI.COM, JAKARTA – Pengamat politik Rocky Gerung memandang bahwa saat ini Indonesia darurat demokrasi. Dia mengatakan bahwa Indonesia kelebihan ide demokrasi, namun sistemnya tertutup. Ada pembangunan, tapi tidak ada demokrasi yang dia indikasikan bahwa Indonesia balik ke masa orde baru.

Indikator pertamanya, kata Rocky, adalah susunan kabinet Indonesia Maju. Sebagaimana diketahui, beberapa dari menteri kabinet kerja Presiden Joko Widodo ini berlatarbelakang militer. Di mana pesan Jokowi saat mengumumkan jajaran kabinetnya adalah soal Radikalisme.

“Ada pembangunan, tapi tidak ada demokrasi, kan itu balik lagi pada semacam orde baru. Tandanya pertama adalah kabinet ini adalah kabinet yang nada antiradikalismenya tinggi sekali. Ada beberapa militer di situ, pejabat-pejabat keamanan, bahkan Departemen Agama mesti dipimpin oleh mantan wakil panglima ABRI. Tugasnya apa? Ya, buat memberantas radikalisme,” kritik Rocky pada saat berbicara di akun YouTube Deddy Corbuzier, 31 Oktober 2019 kemarin.

Menurutnya, Kementerian Agama bertugas pada soal administrasi umat beragama dan mempersiapkan umat Islam naik haji. Dengan ditugaskannya Menteri Agama pada soal radikalisme dipandang oleh Rocky sebagai indikasi ketidakmampuan aparat keamanan dalam hal pemberantasan radikalisme.

Baca Juga:  1.000 WNI di Eropa Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi

“Intelejen kita emang tidak sanggup? Luar negeri membaca itu kan? Jadi faktor eksternal justru menganggap Indonesia tidak punya ide tentang demokrasi. Masa’ departemen agama tugasnya memberantas radikalisme? Yang benar aja,” singgungnya.

Sebelumnya, dia juga mempersoalkan dirinya yang dilarang memberikan kuliah di universitas. Padahal pemerintah telah mengumumkan bahwa ada 30 persen mahasiswa yang terpapar radikalisme karena kurang krititisme.

“Dalil pemerintah, Mahasiswa terpapar radikalisme karena kurang krititisme. Nah, saya masuk universitas untuk mengerjakan krititisme, tapi justru dilarang. Kan ngacau kan pikirannya. Kalau dasarnya kurang krititisme, ya kasih krititisme dong,” keluhnya.

Harusnya, kata dia, jika Badan Intelejen Negara sudah mengetahui bahwasanya sudah banyak yang terpapar radikalisme, langsung ditindak. “Intel kita juga kan dungu. Masa’ intel mengatakan ada 30 persen kaum radikal? Loh, kalau tahu ada 30 persen, ya kerjain aja kan diam-diam, kenapa mesti dibuka (diumumkan,red), tukasnya.

Baca Juga:  Kemenag Hadirkan Aplikasi SI Patuh

Dia pun memandang bahwa yang pemerintah sebut radikalisme adalah Politik Islam. Padahal umat Islam adalah umat mayoritas di Indonesia. Hal itu pun dipandangnya mengganggu keakraban berwarganegara karena kecemasan pemerintah tersebut.

Rocky Gerung juga membocorkan bahwa radikalisme tidak semata-mata terkait agama. Argumentasinya itu juga disertakan dengan contoh sejarah yang disebutkan juga pada kesempatan tersebut.

“Tidak semua orang yang menganut paham radikal itu dasarnya agama. Contoh di China yang berbatasan dengan Turki, ada etnis Turkistan. Di Turki ditolak, di China diusir, akibatnya dia ke Asia Selatan, ditampung oleh agen-agen kekerasan di situ. Maka jadilah dia teroris, yang dasarnya dia cuma mau cari makan. Dalam bentuk mikro kita juga begitu, karena ketidakadilan, orang berpikir radikal,” jelasnya.

Filsuf asal Manado ini pun menantang pemerintah untuk menggelar debat dengan menghadirkan orang yang dianggap paling radikal. Agar terkuak alasan mengapa mereka menganut paham radikal. Hal itu juga kata dia untuk membuktikan tentang informasi kepala BIN yang menyebut ada 30 persen yang terpapar radikalisme.

Baca Juga:  JPU Dudukkan Terdakwa Sebagai Saksi Mahkota Kasus Korupsi Jalan di Toraja

(Sule)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.