Wapres JK Sebut PLTSa Mahal, Pemkot akan Tetap Bangun

Plt Kepala DLH Kota Makassar, Iskandar

INIPASTI.COM, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan tetap membangun proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), walaupun Wakil Presiden (Wapres) Indonesia Jusuf Kalla (JK) nampak tidak mendukung PLTSa dengan alasan biaya yang terlalu mahal.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Iskandar membenarkan Wapres mengkritisi terkait PLTSa yang membutuhkan biaya mahal. Baca Juga : Pembangunan PLTSa Kota Makassar, Jusuf Kalla: Itu Cukup Mahal.

Inline Ad

“Saran Wapres memang kalau sampah diolah menjadi energi listrik membutuhkan biaya mahal,” tuturnya

Kendati demikian, ia mengatakan, pelaksaan PLTSa sesuai dengan Pepres 35 tahun tentang percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.

Baca Juga:  Pemkot dan KPU Makassar akan Rapid Test 16 Ribu Petugas KPPS

“Pada rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden, Joko Widodo menekankan bagaimana sampah yang ada di kota besar dapat diselesaikan melalui teknologi dan untuk listriknya adalah bonus,” sambungnya.

Lanjutnya, walau JK lebih menginginkan Pemkot Makassar melakukan pengomposan ketimbang pembangunan PLTSa, Namun dia menegaskan bahwa Pemkot akan tetap melaksanakan proyek PLTSa tersebut.

“Kalau saya pribadi selaku pekerja sampah, Melihat bahwa komposisi sampah di Indonesia presentasinya 60% sampah basah dan 40% sampah kering. Mestinya yang tinggi presentasenya dulu yang dicarikan jalan keluarnya. Berarti kalau masih banyak sampah basah maka jalan yg paling bijak adalah melakukan pengomposan,” tuturnya.

Baca Juga:  Pencegahan Korupsi Terintegrasi, Sekda Tarik Kunci Kendaraan Dinas

Menurutnya, dari 12 kota yang masuk di Pepres 35 Tahun 2018 masih dalam tahap selesai penjajakan minat pasar ( market Sounding). Dia juga mengungkapkan, ada beberapa kendala dari tahap penyelesaian tersebut, salah satunya anggaran yang dibebankan oleh pemerintah daerah.

“Yang jadi kendala oleh ke 12 kota salah satunya adalah tipping fee/ biaya penyertaan yang dibebankan oleh pemerintah daerah,” pungkasnya.

(Resti Setiawati)

(Visited 1 times, 1 visits today)
Bottom ad

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.