INIPASTI.COM, WAMENA – Presiden Joko Widodo mengatakan, pemekaran wilayah di seluruh Indonesia tengah dalam moratorium.
Namun khusus untuk di wilayah Pegunungan Tengah, Papua, Jokowi memberikan pengecualian.
“Sebetulnya saya ngomong apa adanya. Sudah saya sampaikan sejak awal kita telah moratorium. Tidak ada pemekaran di seluruh Indonesia,” kata Jokowi saat menemui perwakilan tokoh masyarakat Papua di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Senin (28/10/2019).
Moratorium itu diterbitkan dengan alasan ada 183 usulan pemekaran wilayah yang menumpuk di meja kerja Jokowi. Kini tokoh masyarakat Papua yang ditemui Jokowi kembali mengusulkan pemekaran wilayah.
“Begitu dibuka satu yang lain pasti ngantre di depan kantor setiap hari. Tapi khusus untuk Pegunungan Tengah, jangan tepuk tangan dulu, akan saya tindaklanjuti,” kata Jokowi.
Dalam pertemuan ini, Jokowi juga didampingi Mendagri Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Plt. Kapolri Komjen Ari Dono.
“Ada 183 yang mengajukan di meja saya, tumpukannya mungkin dua kali ini, baik provinsi, kabupaten dan kota. Ini menjadi PR saya setelah pulang dari sini,” kata Jokowi.
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menilai kedatangan Presiden Joko Widodo ke Papua bukan hanya untuk menari-nari bersama warga.
Dia berharap Jokowi memaparkan lebih lanjut soal hasil kunjungan kerja ke Papua dan Papua Barat.
“Menurut saya sangat menistakan akal sehat masalah Papua cuma selesai dengan nari-menari, tentu Pak Jokowi mengatakan tidak cuma nari-menari, tapi ada.
Tapi what next-nya enakan dijelasin kok,” kata Mardani, dalam diskusi ‘DPR RI 2019-2024 Antara Kritik dan Harapan’, di The Indonesian Institute, Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).
Mardani mengatakan PKS sepakat dengan rencana pemekaran wilayah di Papua dan Papua Barat. Menurut Mardani, pemekaran daerah bisa memicu pembangunan di Papua.
Saya contoh, berteriakan segeralah khusus cabut moratorium pemekaran daerah. Papua Barat pecah jadi 2 provinsi, Papua pecah menjadi 3 provinsi.
Dengan adanya 5 provinsi di Papua akan banyak pelayanan masyarakat diberikan, universitas, rumah sakit, kita punya ASN itu akan membuat Papua, punya peluang jauh lebih berkembangan mengejar ketertinggalan,” ujar Mardani.
Mardani menilai ketertinggalan pembangunan di Papua harus segera dikejar oleh pemerintah. Dia menilai Jokowi punya otoritas untuk mendorong pemekaran wilayah dan pembangunan di Papua.
“Harus segera dikejar dan wajar, jangan yang lain ngiri. Presiden yang punya otoritas bisa ‘khusus Papua tahun ini kami berencana untuk memekarkan.
Kita akan bikin 5 universitas, kita akan bangun pabrik, kita akan berikan beasiswa’. Sehingga jelas,” imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja untuk meresmikan jalan antara Pegunungan Arfak dan Manokwari. Di sela-sela kunjungan tersebut, Jokowi menjanjikan pemekaran untuk wilayah Pegunungan Tengah, Papua.
Dalam kunjungan tersebut, Jokowi juga sempat menikmati Taman Kota Senja bersama istrinya Iriana Jokowi di Kabupaten Kaimana, Papua Barat.
Kedatangan Jokowi disambut ribuan warga di Taman Kota Senja, Kabupaten Kaimana, Papua Barat, Minggu (27/10/2019) sore.
Mereka menari seka, salah satu tarian adat masyarakat pesisir selatan Papua yang meliputi daerah Timika, Kaimana dan Fakfak.
Jokowi sendiri mengutip penggalan lagu yang dipopulerkan penyanyi Alfian pada tahun 1960-an. Lagu tersebut, menurut Jokowi, menggambarkan keindahan senja di Kaimana (bs/syakhruddin)
