INIPASTI.COM – Presiden Joko Widodo telah membuat keputusan mendadak untuk memperlambat investasi asing dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Padahal, sebelumnya terdapat minat besar dari investor asing, termasuk dari Singapura, Jepang, Malaysia, dan Uni Emirat Arab, untuk berinvestasi di IKN.
Jokowi menyatakan alasan utamanya adalah untuk memberikan prioritas kepada investor dalam negeri agar turut berpartisipasi dalam proyek IKN. Namun, ia juga menegaskan bahwa pintu untuk investasi asing tetap terbuka jika tidak ada investor domestik yang tertarik, sebagaimana dilansir dilaman CNN Jakarta.
Sebagian analis dan pengamat mempertanyakan ketulusan alasan Jokowi dalam kebijakan ini. Mereka merasa bahwa tindakan ini mungkin tidak sepenuhnya didasarkan pada keinginan untuk mendukung investor domestik, dan ada motif atau pertimbangan lain yang mendasari keputusan ini.
Analis Senior dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita, mengapresiasi niat baik Jokowi untuk mendukung investor domestik. Namun, ia mencatat bahwa sejak kunjungan Jokowi ke China, persepsi publik terhadap IKN telah memburuk, dengan banyak yang melihat peran China terlalu dominan dalam proyek ini.
Selain itu, pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengenai penggunaan tenaga kerja asing juga menimbulkan persepsi negatif. Ini semua dapat berdampak buruk pada citra Jokowi, terutama menjelang pemilihan.
Ronny juga mempertanyakan apakah investor domestik benar-benar bersiap untuk berpartisipasi dalam proyek IKN, mengingat belum ada nama-nama besar dari dalam negeri yang telah menyatakan minat mereka.
Untuk menarik investor domestik, pemerintah perlu menawarkan insentif yang lebih menarik, seperti pembiayaan dari BUMN perbankan dengan suku bunga rendah atau pembebasan dari pajak tertentu.
Direktur Center of Economic and Law, Bhima Yudhistira, melihat tiga kemungkinan alasan di balik keputusan Jokowi. Pertama, investor asing mungkin tidak terlalu tertarik meskipun telah diberi berbagai insentif.
Kedua, pemerintah mungkin mencoba menjawab kritik tentang keamanan terkait dengan kepemilikan asing dalam IKN.
Ketiga, ada kemungkinan bahwa oligarki dalam pemerintahan ingin agar IKN didominasi oleh konglomerat yang mendukung pemerintahan, terutama menjelang pemilihan.
Dengan demikian, kebijakan Jokowi memperlambat investasi asing dalam IKN memiliki berbagai aspek dan pertimbangan yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut (sdn)
