Jokowi Tegaskan Natuna Teritorial Indonesia, Prof Salim: Harus Bicara Sama China

Presiden Joko Widodo dan Prof Salim Said tentang Konflik Indonesia-China di Natuna.

INIPASTI.COM, JAKARTA – Perairan Natuna terus memanas. Pulau dan laut yang kaya akan hasil bumi ini menjadi magnet negara lain. 

Sebelumnya, pada 30 Desember 2019, Pesawat Intai TNI AU Boeing 737 berhasil mendeteksi kapal ikan asin yang beraktivitas di laut Natuna. Dideteksi kurang lebih 30 kapal ikan asin beroperasi di wilayah kedaulatan NKRI dan dikawal oleh 3 kapal Coast Guard milik China.

Inline Ad

Diduga, kapal ikan asin tersebut melakukan pencurian kekayaan laut Natuna. Hingga saat ini, nelayan-nelayan China belum angkat kaki dan masih berkeliaran di laut Natuna.

Pada sebuah kesempatan, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Natuna adalah teritorial Indonesia. Dia juga mengatakan bahwa tidak ada tawar menawar jika berkaitan dengan kedaulatan NKRI.

Mengenai hal itu, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan (Unhan), Prof Salim Said juga angkat bicara. Dia menyarankan agar persoalan ini diselesaikan dengan cara politis. Hal itu diungkapkannya saat wawancara eksklusif dalam acara “Apa Kabar Indonesia Pagi di TVONE pada 7 Januari kemarin.

Baca Juga:  Buka Rakernas LDII, Presiden Jokowi Bicara Revolusi Industri

“Itu tanggung jawab pemerintah untuk melindungi wilayah Indonesia, melindungi para nelayan Indonesia, supaya ikan kita tidak ditangkap orang luar,” katanya.

Dia memandag bahwa persoalan ini masuk ke ranah politik. Olehnya dia berharap agar pemerintah Indonesia segera bertemu dengan pemerintah China, guna berdialog mengenai hal tersebut.

“Kalau melibatkan negara lain, itu kan urusan politik. Jangan lupa bahwa penggunaan senjata itu adalah kelanjutan dari penggunaan politik. Tidak ada negara berkonflik tanpa bermula dengan konflik politik,” terangnya.

Mengenai penanganannya, “kalau cara beradab yah cara politik. Apa itu? Pemerintah Indonesia bicara dengan pemerintah China. Ini akan melibatkan persepsi. Kalau persepsi Indonesia berdasarkan hukum bahwa itu wilayah Indonesia, maka kita harus bicara sama China: ‘ngapain Lo masuk wilayah Gue’, kalau China mengatakan itu masuk wilayahnya, yah kita harus berunding,” tambahnya. 

Baca Juga:  Jerat Pelaku Hoaks dengan UU Terorisme, BPN: Wiranto Ngawur

Jika proses perundingan tersebut tidak bisa menemui titik terang, maka katanya di situlah saatnya senjata yang angkat bicara. Namun dia mempertanyakan, apakah keadaan di Natuna sudah separah itu hingga harus melibatkan alutsista.

Olehnya dia pun mempertanyakan strategi pemerintah Indonesia dalam menangani hal ini. Di mana dia mencemaskan persoalan ini justru berdampak pada warga negara Indonesia. 

“Saya punya ketakutan, ketegangan dengan pemerintah China itu mempunyai dampak kepada hubungan antara orang Thionghoa Indonesia dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Jangan dianggap bahwa masalah ini cuma masalah kita dengan Beijing, tapi bisa juga mempunyai dampak kepada antara kita sendiri, antara warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan masyarakat Indonesia,” cemasnya.

Dikabarkan, Pemerintah Indonesia sudah melayangkan protes keras kepada pemerintah China. Protes tersebut dilayangkan oleh Kementerian Luar Negeri. 

Baca Juga:  CFA 2019: Bunuh Diri, China Perdaya Indonesia

(Sule)

(Visited 1 times, 1 visits today)
Bottom ad

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.