INIPASTI.COM, MAKASSAR – Nurdin Halid (NH) dikenal sebagai tokoh politik yang memiliki relasi dengan elit-elit politik nasional. Hubungan ini justru melahirkan kekhawatiran bagi sejumlah aktivis parpol di daerah/wilayah. Jangan-jangan NH mengambil jalan pintas melakukan lobi-lobi politik dengan parpol di DPP untuk meraih dukungan politik menjelang Pilkada Gubernur Sulsel. Ini bisa berbahaya bagi mekanisme baku yang dibangun oleh parpol. Dimana proses penentuan Cagub dimulai dari bawah, atau paling tidak dimulai dari wilayah. Kalau NH melakukan potong jalan, itu berarti NH mencederai proses demokrasi yang mengandalkan suara dari bawah.
Salah satu parpol yang cukup risau dengan kemungkinan itu adalah PKS Sulsel. Bendahara DPW PKS Sulsel, Andi Ariyadi Arsal memastikan jika pihaknya membuka ruang kepada seluruh figur yang mau menjalin komunikasi dengan PKS. Oleh karena itu, kami persilakan siapa saja untuk berkomunikasi dengan PKS Wilayah Sulsel. Mari kita bersama-sama membangun tradisi politik Indonesia yang berbasis pada demokrasi, berstruktur, dan sesuai mekanisme.” Apa yang disampaikan Aryadi Arsal memberikan isyarat bahwa berpolitik membutuhkan kaidah yang berjenjang, dan sipakatau sipakalebi.
“Sebenarnya saya sudah sampaikan ke Pak Kadir Halid, kalau Pak Nurdin mau menjalin komunikasi dengan PKS, maka kami pasti membuka pintu untuk itu,” terang Ariyadi. “Kami sudah membentuk tim pemenangan pilkada wilayah. Prosedurnya pun jelas. Intinya kami membuka ruang kepada semua figur,” kata Ariyadi kepada Inipasti.com saat dihubungi, Kamis (29/12).
Ariyadi juga mengungkapkan sejumlah figur sudah melakukan pertemuan dengan petinggi PKS di Sulsel. Baik itu datang langsung ke Kantor DPW PKS maupun yang bertemu person. Kecuali Ketua Harian DPP Partai Golkar yang juga Ketua Golkar Sulsel, Nurdin Halid. “Kalau Pak Nurdin Abdullah dan Pak Agus Arifin Nu’mang ketemu dengan person atau perwakilan pengurus PKS Sulsel. Berbeda halnya dengan Pak Ichsan Yasin Limpo yang datang langsung ke Kantor DPW,” ujarnya.
Menurut Ariyadi, DPP PKS sudah membangun komunikasi dengan DPW terkait siapa saja figur kandidat calon gubernur yang sudah membuka pertemuan dengan pengurus. Meski hal tersebut belum dalam bentuk tertulis. “Kami baru menyampaikan data awal saja. Kami tentu membuka kesempatan bagi figur lain yang mau menjalin komunikasi. Kan Pilgub masih lama,” katanya. Lebih jauh, Ariyadi menegaskan, PKS memberlakukan politik tanpa mahar. Asalkan figur yang akan diusung memiliki visi yang sama dengan PKS. “Silahkan bangun komunikaai asalkan sevisi. Kami memberikan rekomendasi tanpa mahar,” pungkasnya.
Kekhawatiran Aryadi dapat dipahami, karena politik potong jalan sering dipraktekkan oleh elit-elit politik Indonesia. Kebiasaan ini tidak mendidik aktor-aktor politik yang sesuai dengan nalar demokrasi. Karena demokrasi yang salah jalan, akan berpengaruh pada akselerasi pembangunan ekonomi, kualitas politik, dan ketrampilan berpolitik. Kalau gejala ini yang terus berkembang, maka politik seperti cerita bersambung yang tidak ada ujungnya. Pada akhirnya politik semacam ini hanya akan melahirkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak bermutu, rakyat yang miskin karena pembangunan ekonomi tak terurus, dan pendidikan yang rendah. Inilah yang seharusnya menjadi perhatian elit-elit politik.
Baca juga: Nurdin Diingatkan untuk Tidak Lobi DPP PKS
