INIPASTI.COM, MAKASSAR – Banyak pejabat negara di negeri ini yang tidak konsisten terhadap konstitusi. Bukan hanya pejabat tingkat daerah seperti bupati, bahkan juga pejabat tertinggi negara yaitu presiden.
“Banyak pejabat negara seperti bupati, gubernur, bahkan presiden, yang tidak konsisten dengan konstitusi,” ungkap Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, di depan civitas akademika Unhas, Senin (24/10/2016).
Penegasan Ketua MPR tentang inkonsistensi tersebut, terkait bergesernya tujuan bernegara yang dilakukan para pejabat negara. “Tujuan utama demokrasi adalah mensejahterakan rakyat. Kalau ada pemimpin yg hanya memikirkan sebagian orang, karena alasan membalas jasa politik, itu artinya melanggar konstitusi!” ujarnya.
Zulkifli mengakui bahwa dirinya sangat menyadari kalau demokrasi di Indonesia sangat mahal. Karena mahal, kata dia, calon pemimpin seperti bupati, gubernur dan juga presiden, terpaksa mencari sponsor untuk memenuhi biaya demokrasi tersebut. Tidak heran jika menang dalam pilkada dan pilpres, pemimpin semacam ini hanya akan melayani orang-orang tertentu yg mensponsorinya.
“Saya memastikan, demokrasi semacam ini harus direvisi. Demokrasi semacam ini tidak sesuai dengan prinsip dasar bermusyawarah sebagaimana semangat bangsa Indonesia. Kita meminta kepada calon-calon pemimpin untuk mempertimbangkan pelaksanaan demokrasi semacam ini,” tegas Zulkifli.
Dia menambahkan bahwa rakyat dipaksa untuk belajar menyesuaikan konfederasi antar lembaga negara. “Saya melihat salah satu masalah yang kita hadapi adalah komplikasi antar lembaga negara. Kontestasi antar lembaga negara telah membawa kita pada kepentingan masing-masing,” tandas Ketua MPR RI ini.