INIPASTI.COM, MAKASSAR – Minimnya blangko untuk membuat Elektronik-KTP (e-KTP) menjadi salah satu catatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang disampaikan saat kunjungan kerja Komisi II DPR RI.
Hal itu diungkapkan oleh Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang. Menurutnya, masih banyak penduduk yang wajib memiliki e-KTP, tapi karena blangko kurang sehingga tidak dilakukan.
Agus menyebutkan saat ini jumlah penduduk di Sulsel mencapai 9 juta jiwa, sekitar 6 juta jiwa penduduk yang wajib memiliki KTP. Dari data tersebut yang tercatat hanya 3,64 juta penduduk telah melakukan perekaman e-KTP, namun baru 1,61 juta penduduk yang telah memiliki e-KTP cetak.
“Masih ada 2,5 juta penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP, namun belum terbit e-KTP karena kekurangan blangko, dan ini terjadi di semua Kantor Catatan Sipil di 24 Kabupaten/kota,” kata Agus, Rabu (9/11/2016).
Ia meminta masalah kurangnya blangko e-KTP menjadi perhatian buat pemerintah pusat, apalagi menjelang Pemilihan Kepala Daerah yang sangat rawan. “Kami inginkan masalah blangko ini dapat cepat teratasi, apalagi banyak masyarakat yang membutuhkannya,” ujar Agus.
Anggota Komisi II dari Partai Gerindra Azikin Sultan mengakui masalah e-KTP ini akan menjadi bahan dalam rapat kerja mendatang dengan pihak Kementerian dalam Negeri, karena selama ini dikatakan aman ternyata di lapangan tidak demikian.
“Dalam satu atau dua hari ini, saya akan meninjau di kecamatan-kecamatan melihat langsung ketersediaan blangko ini. Kami akan mengevaluasi apakah masalah kekurangan blangko ini terjadi karena masalah pengadaan, atau karena masalah distribusi,” kata Azikin.
Ia menjelaskan masalah e-KTP ini memang cukup besar, apalagi dengan e-KTP sebagai salah satu syarat dalam memperoleh berbagai pelayanan publik misalnya pelayanan kesehatan. “Kami akan membahas ini agar dapat segera diselesaikan,” ucapnya.
Sementara itu, salah seorang Anggota Komisi II dari Partai Nasdem, Lutfy A Muty menjelaskan masalah blangko yang kurang ini bukan hanya menjadi masalah di Sulsel hampir semua daerah mengalaminya, dan ini menjadi perhatian serius dan seharusnya Kementerian dapat cepat mengatasinya.
